Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 /Foto : Dokpim
MEDIAAKSARA.ID -Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 di Bale Pangripta, Bappelitbangda, Kabupaten Sukabumi.
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, serta diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah, para camat, anggota DPRD, dan BUMD.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menjelaskan bahwa RKPD 2026 tetap mengacu pada RPJMD 2021-2026, dengan prioritas utama pada sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu, penguatan UMKM, infrastruktur, dan ketahanan pangan juga menjadi fokus utama pembangunan daerah.
“RKPD 2026 masih berpedoman pada RPJMD 2021-2026. Mudah-mudahan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, kita bisa segera menyusun RPJMD yang baru,” ujarnya, Kamis (30/01/2025).
Aep juga menekankan bahwa terdapat 17 indikator makro pembangunan yang menjadi target prioritas daerah, termasuk indikator mikro kemiskinan yang akan difokuskan di wilayah Cikidang dan Kalapanunggal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menegaskan bahwa beberapa indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan, dan indeks gini perlu mendapat perhatian khusus.
“Seluruh perangkat daerah harus memastikan CPCL (calon penerima calon lokasi) dalam penganggaran tetap konsisten dengan RKPD serta diinput ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” tegas Ade.
Ia juga menambahkan bahwa RKPD 2026 merupakan tahap awal dari RPJMD 2025-2029, yang menitikberatkan pada fondasi peningkatan dan penguatan sosio-ekonomi serta tata kelola pemerintahan berbasis potensi daerah.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan masukan dan saran konstruktif untuk penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi 2026,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memastikan kebijakan yang dihasilkan dalam RKPD dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
“Semoga diskusi hari ini menghasilkan keputusan konstruktif yang menjadi dasar penyusunan RKPD yang lebih baik,” tutup Deni.
Reporter: Azriel
