Penanganan Banjir lumpur di jalan Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya Cikembar, memunculkan sorotan terhadap aktivitas cut and fill dan pengawasan lingkungan oleh Pemerintah / Foto: Istimewa
CIKEMBAR, SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Banjir lumpur bercampur batu yang menerjang akses SDN 2 Cimanggu, Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/11/2026), memunculkan pertanyaan mengenai faktor penyebab dan tanggung jawab pihak terkait.
Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi persoalan bencana alam, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap aktivitas pematangan lahan atau cut and fill di sekitar lokasi yang dikelilingi kegiatan pembangunan sejumlah perusahaan.
Ketua Presidium Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sukabumi (AMUSI), Ronal, menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah banjir dipicu faktor alam semata atau terdapat kontribusi aktivitas manusia.
Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup perubahan bentang alam, kondisi aliran sungai, sistem drainase, hingga kelengkapan perizinan kegiatan.
Ronal menyoroti aktivitas pembangunan PT CT dan PT AWA yang berada di sekitar lokasi. Warga sebelumnya juga menyoroti dugaan perubahan luas dan bentuk sungai akibat aktivitas cut and fill.
BACA JUGA :
Jihad Bupati Sukabumi Serukan Perang terhadap Obat Terlarang! MUI dan Forkopimcam Diminta Bergerak!
Ia mengingatkan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip tanggung jawab mutlak dalam kondisi tertentu terkait kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.
”Jika terbukti ada perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, serta sistem drainase dan kolam retensi yang tidak memadai akibat aktivitas cut and fill, pemrakarsa kegiatan harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan,” ujar keterangan resminya, Rabu (11/11).
Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas teknis memeriksa dokumen Persetujuan Lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, serta perizinan lain yang relevan.
Selain perusahaan, Ronal turut menyoroti fungsi pengawasan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP Kabupaten Sukabumi.
Mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
BACA JUGA :
Revisi RTRW Sukabumi Disorot, Aktivis Dorong Evaluasi Berbasis Hukum dan Solusi Kepastian Investasi
Menurut Ronal, aktivitas pembangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi Satpol PP dengan perangkat daerah teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan dinas yang membidangi tata ruang serta pekerjaan umum.
Ia juga mempertanyakan tindak lanjut laporan warga terkait dugaan belum optimalnya penertiban aktivitas kedua perusahaan tersebut.
”Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jangan sampai persoalan koordinasi membuat pengawasan tidak berjalan,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Ronal mendorong tiga langkah utama, yakni audit lingkungan dan pemeriksaan teknis secara independen, penelusuran tanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan, serta keterbukaan pemerintah mengenai kondisi sungai dan perizinan kegiatan di sekitar lokasi.
BACA JUGA :
Jika terbukti terdapat kerusakan lingkungan akibat kelalaian atau pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus menjalankan kewajiban pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
”Jangan sampai ada saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus membuka hasil pemeriksaan dan memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran,” katanya.
Ia menilai status Siaga Darurat Bencana Kabupaten Sukabumi berdasarkan SK Bupati Nomor 300.2.1/Kep.936-BPBD/2026, terhitung 2 November 2026 hingga 30 April 2027, harus diikuti langkah pencegahan dan pengawasan nyata.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti banjir lumpur di kawasan SDN 2 Cimanggu serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas cut and fill belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan teknis.
BACA JUGA :
Belum ada kesimpulan bahwa kedua perusahaan menjadi penyebab kejadian maupun melakukan pelanggaran lingkungan.
Karena itu, klarifikasi dari PT CT, PT AWA, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah terkait diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Dampak banjir Cikembar kini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada pembersihan material, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan lingkungan dan pencegahan risiko bencana.
Redaksi MediaAksara.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
