Foto : Ketua ICMI Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. H. Sutarman di Gedung Pendopo Kab. Sukabumi
MEDIAAKSARA.ID -Ketua Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Sutarman, menanggapi isu terkait status honorer guru dan tenaga kependidikan, khususnya aksi yang dilakukan oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Sukabumi.
Menurut Sutarman, unjuk rasa yang dilakukan guru honorer adalah bentuk penyaluran aspirasi yang sah dan harus dihormati. “Jika di berbagai daerah terdapat sebagian guru yang unjuk rasa, biarkanlah mereka menyalurkan aspirasinya. Jangan diganggu atau diintimidasi, karena mereka menginginkan keadilan serta tanggung jawab sosial untuk menyuarakan perasaan mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, Permasalahan Honorer di Jawa Barat, Sutarman menyatakan bahwa fenomena ketidaknyamanan yang dialami guru honorer, khususnya di Jawa Barat, harus disikapi dengan penuh simpati oleh pemerintah. “Pemerintah tak perlu panik. Sambutlah mereka dengan baik, siapa tahu aspirasi mereka bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan,” tambahnya.
Prihal Guru dan tenaga kependidikan honorer, diyakini Sutarman, adalah insan berdedikasi tinggi yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan. “Jika guru honorer di SMA/SMK atau sederajat telah mengabdi lebih dari 10 tahun, itu artinya mereka telah berjasa meluluskan banyak sarjana yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka. “Lebih miris lagi, masih ada guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 19 tahun tetapi status dan kesejahteraan mereka masih jauh dari memadai. Padahal, dukungan fiskal Indonesia cukup untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya melalui sambungan seluler.
Ketua ICMI Jabar menilai masalah guru honorer ini tidak hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga politik dan keberpihakan anggaran pemerintah. “Jika anggaran untuk food estate, bansos, dan infrastruktur bisa tersedia dan tuntas, mengapa masalah honorer yang ada di depan mata tidak dijadikan prioritas utama? Pemerintah harus memiliki ‘road map’ untuk menyelesaikan masalah ini secara total,” tandasnya.
Ia juga menekankan bahwa guru honorer sebagai anak bangsa masih menunjukkan sikap damai dalam menyampaikan aspirasi mereka. “Mereka hanya meminta realisasi janji-janji dari caleg, capres, dan penyelenggara negara. Janji-janji itu menjadi bahan tagihan saat mereka terpilih,” pungkasnya.
Lebih detail Sutarman menegaskan bahwa penyelesaian masalah honorer guru dan tenaga kependidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus segera diwujudkan demi keadilan dan keberlanjutan pendidikan nasional.
Reporter : Rapik Utama
