Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar (tengah) diwawancara awak media di aula Perumda AM-TJM / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh perusahaan umum daerah (Perumda) pada Senin (6/10/2025).
Rakor yang berlangsung di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, turut dihadiri jajaran pimpinan Perumda di antaranya AM TJM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Agro Wisata, Aneka Tambang Energi (ATE), serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan pertemuan tersebut membahas arah kebijakan keuangan daerah dan evaluasi kinerja seluruh BUMD dalam menghadapi penyusunan APBD tahun anggaran 2026.
“Rakor ini untuk melihat sejauh mana kinerja BUMD kita, terutama dalam konteks penyertaan modal, arah kebijakan keuangan, serta kesiapan menghadapi tahun anggaran 2026,” ujar Hera Iskandar kepada awak media.
Disinggung capaian kinerja Perumda. Ketua komisi III menilai secara umum BUMD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren peningkatan kinerja. Beberapa Perumda bahkan telah berhasil membukukan laba hingga triwulan ketiga tahun 2025.
“Pada dasarnya kita mengalami tren kenaikan. Perumda Agrowisata sudah membukukan laba per triwulan semester ketiga. Perumda BPR juga mencatatkan laba, begitu juga LKM. Hanya saja Perumda Agro Sukabumi Mandiri dan PD ATE masih terkendala isu pertambangan yang berdampak pada lingkungan,” jelas Hera.
Ia menambahkan, meski kinerja mayoritas BUMD membaik, diperlukan langkah inovatif mendorong efisiensi dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sebagai upaya pembenahan dan diversifikasi usaha, Komisi III mendorong BUMD untuk mel@kukan inovasi, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan sektor pangan.
“Makanya kami menyarankan agar banting setir atau punya isi yang berbeda. Mis@lnya PD ATE bisa berinovasi mengelola sampah menjadi energi terbarukan, sedangkan Perumda Agro akan diarahkan untuk mengembangkan Rumah Potong Hewan (RPH). Ini akan kita bahas dalam perencanaan tahun 2026,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arah pemb@ngunan berkelanjutan dan program nasional penguatan ekonomi hijau serta ketahanan pangan.
Disinggung soal penyertaan modal kepada BUMD. Hera meneg@skan, hingga kini belum ada kebijakan penyertaan modal baru sebagaimana disampaikan oleh Bupati Sukabumi.
“Penyertaan modal sampai hari ini belum ada. Logikanya, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) turun, m@sa ada penyertaan modal. Istilahnya, gaji turun masa kita beli dulu hal yang bukan prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, penyertaan modal tetap penting, namun sifatnya sekunder dan harus menunggu tuntasnya kebutuhan pelayanan publik dasar. Ia juga menegaskan b@hwa nomenklatur penyertaan modal tidak dapat diganti dengan mekanisme lain seperti titipan dana.
Redaktur: Rapik Utama
