Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Ketua RW Kota Sukabumi Desak DPRD Fasilitasi Audiensi Soal Polemik P2RW

Puluhan Ketua RW Kota Sukabumi mendesak DPRD memfasilitasi audiensi terkait polemik perubahan Program P2RW oleh Walikota Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Puluhan Ketua Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (19/8/2025). Mereka melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Perwakilan Ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung penyerahan surat tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pengalihan P2RW menjadi program padat karya.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menyebut ada sembilan poin penting yang akan dibahas dalam audiensi.

Baca: https://mediaaksara.id/paskibraka-sukabumi-sukses-kibarkan-merah-putih-di-hut-ke-80-ri/

“Kami meminta agar program P2RW tetap menjadi prioritas pembangunan di tingkat RW,” ujar Levi kepada awak media.

Ia menilai, penghapusan atau pengalihan program P2RW justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. Menurutnya, program yang sudah terbukti bermanfaat tidak seharusnya dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Program P2RW bukan diganti, tetapi ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan. Kami juga meminta DPRD tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/dputr-kota-sukabumi-meriahkan-hut-ri-ke-80-lomba-unik-di-taman-cikondang/

Forum Ketua RW juga menekankan agar DPRD mengawal janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Aspirasi masyarakat, kata Levi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Audiensi dengan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025. Levi berharap forum tersebut difasilitasi dengan baik.

“Menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. Langkah kami murni demi kepentingan warga di tingkat RW, bukan untuk individu,” tegasnya.

 

Sumber : Heru

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tak Ada Konflik Penggarap, Camat Bantargadung Beberkan Progres HGU, TORA hingga Lahan Relokasi Bencana

Pemerintahan

Camat Cibadak Dorong Gerakan Literasi Anak Sejak Dini, Inovasi Wujudkan Generasi Emas Indonesia 

Pemerintahan

HGU Berakhir 2028, Camat Ciemas Ingatkan Pentingnya Pemenuhan Syarat Teknis dan Administratif

Pemerintahan

Krisis Kepercayaan Publik Menghantam Imigrasi, Dirjen: Hapus Budaya Lama dan Buktikan Integritas!

Pemerintahan

Kabupaten Sukabumi Kembali Raih WTP ke-12, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel

Pemerintahan

38 Persen Desa di Sukabumi Tertib Penatausahaan Aset, DPMD Percepat Inventarisasi Berbasis SIPADES

Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Dua Raperda Strategis, Perkuat Tata Kelola Lahan Terlantar dan Transportasi Daerah

Pemerintahan

Galaksi PKBM Sukabumi 2026 Tampilkan Bakat Siswa dan Bukti Kualitas Pendidikan Kesetaraan