Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Ketua RW Kota Sukabumi Desak DPRD Fasilitasi Audiensi Soal Polemik P2RW

Puluhan Ketua RW Kota Sukabumi mendesak DPRD memfasilitasi audiensi terkait polemik perubahan Program P2RW oleh Walikota Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Puluhan Ketua Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (19/8/2025). Mereka melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Perwakilan Ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung penyerahan surat tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pengalihan P2RW menjadi program padat karya.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menyebut ada sembilan poin penting yang akan dibahas dalam audiensi.

Baca: https://mediaaksara.id/paskibraka-sukabumi-sukses-kibarkan-merah-putih-di-hut-ke-80-ri/

“Kami meminta agar program P2RW tetap menjadi prioritas pembangunan di tingkat RW,” ujar Levi kepada awak media.

Ia menilai, penghapusan atau pengalihan program P2RW justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. Menurutnya, program yang sudah terbukti bermanfaat tidak seharusnya dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Program P2RW bukan diganti, tetapi ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan. Kami juga meminta DPRD tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/dputr-kota-sukabumi-meriahkan-hut-ri-ke-80-lomba-unik-di-taman-cikondang/

Forum Ketua RW juga menekankan agar DPRD mengawal janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Aspirasi masyarakat, kata Levi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Audiensi dengan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025. Levi berharap forum tersebut difasilitasi dengan baik.

“Menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. Langkah kami murni demi kepentingan warga di tingkat RW, bukan untuk individu,” tegasnya.

 

Sumber : Heru

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Data Anak Tak Sekolah 56 Ribu Diverifikasi, Disdik Sukabumi Fokus Intervensi di Dua Kecamatan

Pemerintahan

DPU Sukabumi Pasca Bencana Usul 4 Proyek ke KSP, Anggaran Tembus Rp7 Miliar ‎

Pemerintahan

‎222 Personel Bergerak Serentak di Kuningan, Bakti PDKB PLN Jaga Listrik Tetap Menyala di Tengah Pemeliharaan ‎

Pemerintahan

‎11 Perkebunan Masuk Kelas 4 dan 5 di Sukabumi, Saatnya “Naik Kelas” atau Bersiap Ditegur? ‎

Pemerintahan

Anggaran Kecamatan Jadi Sorotan, TPPP Sukabumi Usulkan Dana Abadi FSKS Rp50 Juta

Pemerintahan

Desil Bukan Kewenangan Kades atau Dinsos tapi di BPS. Solusi Nasional: Perlinsos Libatkan Babinsa hingga Relawan

Pemerintahan

FSKS Sukabumi Dilantik, Target KKS Kembali Jadi Sorotan: ODF Harus Tembus 80 Persen ‎

Pemerintahan

Lahan 200 Hektare di Ciambar Diduga Terlantar, Komisi I DPRD Sukabumi Soroti Ketidakhadiran PT MMC dan BPN  ‎