Home / Pemerintahan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Ketua RW Kota Sukabumi Desak DPRD Fasilitasi Audiensi Soal Polemik P2RW

Puluhan Ketua RW Kota Sukabumi mendesak DPRD memfasilitasi audiensi terkait polemik perubahan Program P2RW oleh Walikota Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Puluhan Ketua Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (19/8/2025). Mereka melayangkan surat permohonan audiensi terkait rencana perubahan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).

Perwakilan Ketua RW dari lima kecamatan yaitu Cikole, Warudoyong, Citamiang, dan Baros mengawal langsung penyerahan surat tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menegaskan sikap penolakan terhadap wacana pengalihan P2RW menjadi program padat karya.

Koordinator Forum Komunikasi Ketua RW Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi, menyebut ada sembilan poin penting yang akan dibahas dalam audiensi.

Baca: https://mediaaksara.id/paskibraka-sukabumi-sukses-kibarkan-merah-putih-di-hut-ke-80-ri/

“Kami meminta agar program P2RW tetap menjadi prioritas pembangunan di tingkat RW,” ujar Levi kepada awak media.

Ia menilai, penghapusan atau pengalihan program P2RW justru berpotensi menimbulkan polemik baru di masyarakat. Menurutnya, program yang sudah terbukti bermanfaat tidak seharusnya dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Program P2RW bukan diganti, tetapi ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan. Kami juga meminta DPRD tidak serta-merta mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Baca: https://mediaaksara.id/dputr-kota-sukabumi-meriahkan-hut-ri-ke-80-lomba-unik-di-taman-cikondang/

Forum Ketua RW juga menekankan agar DPRD mengawal janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Aspirasi masyarakat, kata Levi, harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan.

Audiensi dengan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025. Levi berharap forum tersebut difasilitasi dengan baik.

“Menutup ruang aspirasi publik adalah bentuk kemunduran demokrasi dan bisa melukai kepercayaan masyarakat. Langkah kami murni demi kepentingan warga di tingkat RW, bukan untuk individu,” tegasnya.

 

Sumber : Heru

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Gebrakan Job Fair Sukabumi 2026: Digelar 4 Kali Setahun, Target Pengangguran Turun Drastis

Pemerintahan

Gratis Job Fair Sukabumi 2026! Intip Gaji Rp3 Juta Hingga Rp10 Juta, Disnakertrans Ajak Pencaker Manfaatkan Peluang dan Jangan Tergiur Praktik Pungli! 

Pemerintahan

Targetkan 100% Layanan Sosial, Dinsos Sukabumi Perketat Validasi Data Bansos dan Dorong Partisipasi Warga

Pemerintahan

May Day 2026 Sukabumi Disiapkan: Pemerintah, Buruh, dan Aparat Kompak Jaga Kondusivitas

Pemerintahan

Pengelolaan Insentif Guru PAUD Dievaluasi, Disdik Sukabumi Perkuat Validasi Data

Pemerintahan

Pondok SAE Berkah Mandiri Lapas Warungkiara Jadi Pusat Pembinaan dan Ketahanan Pangan

Pemerintahan

BOS Jangan Ngendap! DPRD Sukabumi Sentil Sekolah: Rawat Fasilitas Sebelum Rusak Parah

Pemerintahan

Air Bersih Dambaan! Lapas Sukabumi Bangun Sumur Bor untuk Warga di HBP ke-62