Ilustrasi Proses Awal 120 Anggota DPR RI Teken Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka / Foto: Istimewa ‘AI’
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Situasi politik nasional memanas setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar mencuat di tengah polemik dokumen pendidikan dan desakan pemakzulan yang kini bergulir di DPR RI.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran, Rabu (11/11/2026). Ia juga membenarkan informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
”Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie melalui pesan singkat kepada wartawan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
BACA JUGA :
Dewan Kebudayaan Dikukuhkan Bupati Sukabumi, Ini 10 Fokus Pelestariannya
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan secara ketatanegaraan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Mengacu Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri dan status hukum jabatan Wakil Presiden merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Kepastian berakhirnya jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusional.
BACA JUGA :
Kasus Dugaan Kekerasan Anak SMP di Sukabumi, Polisi Segera Tentukan Status 4 ABH
Tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).
Usulan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden menyusul perkembangan putusan MK dan MA.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut usulan telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan, termasuk dibawa ke rapat paripurna.
Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Pengajuan HMP menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum dapat berujung pada pemberhentian Wakil Presiden.
Hingga berita diturunkan, kepastian administrasi pengunduran diri Gibran serta tindak lanjut formalnya melalui mekanisme ketatanegaraan masih menjadi perhatian publik.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
