Disidak Satpol PP Sukabumi! Lapak Oleh-Oleh di Cibadak Jadi Sorotan, Mayoritas Pemilik Disebut dari Bogor ‎

Satpol PP Kabupaten Sukabumi Data Lapak Oleh-Oleh yang Dibangun di Atas Saluran Air, Jalan Kp. Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak / Foto: Istimewa 

‎CIBADAK, MEDIAAKSARA.ID – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendataan terhadap sejumlah lapak toko oleh-oleh di sepanjang Jalan Nasional Sukabumi, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).

‎Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemberitaan mengenai keberadaan lapak oleh-oleh yang diduga berdiri di atas saluran air.

‎Staf Analis Kebijakan Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Wandi Gunawan mengatakan berdasarkan hasil pendataan sementara, pihaknya menemukan sejumlah lapak memang berdiri di atas saluran air.

‎”Menindaklanjuti laporan masyarakat, kami bersama pihak Satpol PP Kecamatan Cibadak melakukan pendataan. Dari hasil temuan, benar terdapat lapak-lapak yang berdiri di atas saluran air. Hal ini jelas perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wandi saat ditemui di lokasi.

BACA JUGA :

Karang Taruna Sukabumi Minta Maaf Soal Dugaan Peredaran Miras di Sekretariat Benteng, Bukan Oplosan dan Akui Ada 18 Botol ‎

‎Dalam pendataan, Wandi juga mengungkapkan mayoritas pemilik lapak oleh-oleh diketahui berasal dari luar Kabupaten Sukabumi, khususnya Bogor. Sementara itu, hanya satu pedagang yang diketahui berasal dari Sukabumi, yakni pedagang mochi.

‎”Ternyata kebanyakan pemilik lapak berasal dari Bogor. Hanya satu pedagang mochi yang merupakan warga Sukabumi,” ungkapnya.

‎Terkait adanya informasi mengenai iuran lapak oleh-oleh, Wandi menegaskan Satpol PP Kabupaten Sukabumi tidak terlibat dalam pengelolaan maupun penarikan iuran.

‎Ia juga menyebutkan pihaknya tidak mengetahui secara pasti kepada siapa iuran disetorkan.

‎BACA JUGA : ‎

Banjir Terjang Parungkuda Sukabumi, Tiga Rumah Rusak dan Sembilan Jiwa Terdampak ‎

‎”Kami tidak terlibat dalam iuran, bahkan tidak mengetahui iuran itu ke mana. Yang jelas, sekali lagi, Satpol PP tidak terlibat dalam iuran,” tegasnya.

‎Setelah proses pendataan, Satpol PP Kabupaten Sukabumi berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) untuk membahas tindak lanjut terhadap keberadaan lapak-lapak UMKM.

‎Menurut Wandi, koordinasi diperlukan agar instansi terkait dapat menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian pembinaan atau penyuluhan kepada para pedagang.

‎”Kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas UMKM. Nanti mereka yang menentukan apakah perlu dilakukan penyuluhan atau langkah lainnya,” pungkasnya.

‎

‎Sumber : @Id

‎Redaktur : Rapik Utama