Ilustrasi Dinsos Sukabumi Soroti Tantangan Data Pengawasan ODGJ dan Keterbatasan Anggaran Pemerintah / Foto: Istimewa ‘AI’
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain menangani warga lokal, Sukabumi juga disebut kerap menjadi daerah tujuan atau tempat pembuangan ODGJ dari luar wilayah karena memiliki fasilitas rehabilitasi sosial.
Hal tersebut mengemuka setelah Bupati Sukabumi Asep Japar mengukuhkan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026–2028 di Pendopo Sukabumi, Senin (27/7/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan informasi yang diterimanya bahwa Sukabumi kerap menjadi daerah tujuan atau limpahan ODGJ dari luar daerah sehingga diperlukan sinergi seluruh pihak dalam penanganannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, menjelaskan Kabupaten Sukabumi memiliki dua lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang secara khusus menangani perawatan dan pembinaan ODGJ, yakni LKS Aura Welas Asih di Palabuhanratu dan Sentra Phalamartha milik Kementerian Sosial.
Menurut Bambang, keberadaan kedua lembaga menjadi penopang penting dalam pelayanan sosial bagi ODGJ agar memperoleh perawatan yang layak sekaligus meminimalkan dampak sosial di lingkungan masyarakat.
Baca Juga :
“Keberadaan panti ini sangat bermanfaat karena ODGJ bisa dipelihara, dirawat, dan dibina sehingga tidak memberikan dampak sosial yang negatif di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang mengakui masih terdapat persoalan yang dihadapi. Salah satunya adalah adanya oknum dari luar daerah yang diduga sengaja meninggalkan ODGJ setelah mengetahui keberadaan fasilitas sosial di Sukabumi.
“Begitu masyarakat luar mengetahui ada panti di Sukabumi, terkadang ada pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja melepas ODGJ di sekitar lokasi. Akhirnya menjadi beban bagi kita karena harus ikut dipelihara, sementara dukungan anggaran masih sangat terbatas,” katanya.
Baca Juga :
Relawan Tanggap Bencana dan HILMI-FPI Masih Bertahan Bantu Korban di Kampung Adat Ciptamulya
Ia menjelaskan, kondisi ODGJ tidak dapat disamaratakan. Sebagian masih mampu beraktivitas secara mandiri, sementara sebagian lainnya memerlukan pengawasan dan pengobatan rutin agar tidak mengalami kekambuhan.
“Sering kali ODGJ mengalami kekambuhan karena terlambat atau tidak mengonsumsi obat. Dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Karena itu, penanganan dan pengawasan harus terus dilakukan,” jelasnya.
Terkait jumlah penghuni panti, Bambang mengatakan datanya bersifat dinamis karena adanya proses masuk dan keluar penghuni. Namun, saat ini diperkirakan sekitar 150 ODGJ menjalani pembinaan di Sentra Phalamartha dan sekitar 150 orang lainnya berada di LKS Aura Welas Asih. Dengan demikian, sekitar 300 ODGJ memperoleh layanan perawatan dan rehabilitasi di dua lembaga tersebut.
Reporter: Sr1
Redaktur: Rapik Utama
