Home / Pemerintahan

Jumat, 19 Desember 2025 - 16:16 WIB

Antisipasi Bencana Akhir 2025, KPH Sukabumi Perkuat Rehabilitasi Hutan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Administratur/KKPH Sukabumi, Tofik Hidayat diwawancara awak media di Kantor Perhutani KPH Sukabumi/ Foto: PWI Kabupaten Sukabumi

Administratur/KKPH Sukabumi, Tofik Hidayat diwawancara awak media di Kantor Perhutani KPH Sukabumi/ Foto: PWI Kabupaten Sukabumi

Administratur/Kepala KPH Sukabumi, Tofik Hidayat diwawancara awak media/ Foto: MediaAksara

MEDIAAKSARA.ID – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hukum (KPH) Sukabumi terus memperkuat langkah mitigasi bencana alam menjelang akhir tahun 2025. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar peristiwa banjir dan longsor yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tidak terulang di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Administratur/Kepala KPH Sukabumi, Tofik Hidayat, kepada MediaAksara menegaskan langkah pencegahan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Perhutani pusat, dengan menitikberatkan pada rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Sesuai arahan pimpinan, fokus utama kami adalah pencegahan agar kejadian bencana seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah Sumatra tidak terjadi di Kabupaten Sukabumi,” ujar Tofik pada Jumat (19/12/2025).

Baca: https://mediaaksara.id/skandal-dana-desa-ciheulang-tonggoh-rp561-juta-raib-kades-akui-lalai-ketua-bpd-angkat-suara/

Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan KPH Sukabumi adalah rehabilitasi kawasan hutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Kegiatan rehabilitasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat desa sekitar hutan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan bersama.

Selain itu, Perhutani KPH Sukabumi juga menggandeng Forkopimcam dan Pemdes di wilayah kerja masing-masing untuk memperkuat koordinasi lapangan, sekaligus membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Kami juga melakukan konsolidasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya selepas Rakor bersama PWI Kabupaten Sukabumi.

Baca:https://mediaaksara.id/perhutani-kph-sukabumi-gandeng-pwi-perkuat-kolaborasi-informasi-pengelolaan-hutan-yang-edukatif/

Berdasarkan peta rawan bencana yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terdapat sejumlah titik wilayah yang menjadi fokus intervensi KPH Sukabumi, terutama daerah rawan banjir dan longsor. Wilayah tersebut meliputi Badan Kesatuan Pengamanan Hutan (BKPH) Sagaranten, BKPH Lengkong, dan BKPH Jampang.

Secara administratif, daerah rawan itu tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kalibunder, Cimanggu, dan Jampang. Sementara di wilayah BKPH Sagaranten mencakup Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Cidolog.

Baca: https://mediaaksara.id/sidak-tanpa-ampun-lapas-nyomplong-sukabumi-nyatakan-perang-terbuka-terhadap-hp-narkoba-dan-pungli/

Adapun wilayah BKPH Cikawung, yang sebagian masuk ke Kabupaten Cianjur, meliputi Kecamatan Campaka. Selain itu, Kecamatan Simpenan juga menjadi perhatian karena termasuk dalam wilayah kerja BKPH Purabaya.

Tofik menyampaikan, pengalaman bencana pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut kerap menjadi titik rawan. Oleh karena itu, langkah mitigasi terus diperkuat secara berkelanjutan.

“Kami berusaha semaksimal melakukan pencegahan, disertai harapan dan doa agar bencana serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya di area kantor KPH Sukabumi.

 

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Tak Ada Konflik Penggarap, Camat Bantargadung Beberkan Progres HGU, TORA hingga Lahan Relokasi Bencana

Pemerintahan

Camat Cibadak Dorong Gerakan Literasi Anak Sejak Dini, Inovasi Wujudkan Generasi Emas Indonesia 

Pemerintahan

HGU Berakhir 2028, Camat Ciemas Ingatkan Pentingnya Pemenuhan Syarat Teknis dan Administratif

Pemerintahan

Krisis Kepercayaan Publik Menghantam Imigrasi, Dirjen: Hapus Budaya Lama dan Buktikan Integritas!

Pemerintahan

Kabupaten Sukabumi Kembali Raih WTP ke-12, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel

Pemerintahan

38 Persen Desa di Sukabumi Tertib Penatausahaan Aset, DPMD Percepat Inventarisasi Berbasis SIPADES

Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Dua Raperda Strategis, Perkuat Tata Kelola Lahan Terlantar dan Transportasi Daerah

Pemerintahan

Galaksi PKBM Sukabumi 2026 Tampilkan Bakat Siswa dan Bukti Kualitas Pendidikan Kesetaraan