Ribuan honorer resmi menjadi PPPK Paruh Waktu. Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi beberkan skema gaji, serta empat fokus kebijakan yang akan diterapkan pada 2025/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi melantik 8.164 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada peringatan Hari KORPRI ke-54, HUT PGRI ke-80, dan Hari Guru Nasional 2025. Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Lapangan Cangehgar, Palabuhanratu, Kamis (4/12/2025).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800.1.1.3.2/776/BKPSDM tanggal 1 Oktober 2025 tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menjelaskan pelantikan ini menjadi bagian dari manifestasi nilai Sukabumi Mubarokah, yaitu disiplin, kebersihan fisik, kebersihan lingkungan, dan kebersihan hati. “Dari situlah lahir Sukabumi yang Mubarokah,” ujarnya.
Ganjar menyampaikan ribuan tenaga honorer kini resmi bertransformasi menjadi ASN berstatus PPPK Paruh Waktu. Namun, masih terdapat honorer yang belum terakomodasi, di antaranya sekitar 500 honorer non-database peserta tes CPNS 2004, yang saat ini masih dikoordinasikan dengan BKN terkait kepastian status.
Selain itu, terdapat sekitar 600 orang yang belum memenuhi syarat seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Pemerintah daerah memastikan proses pendampingan dan koordinasi tetap berjalan untuk memastikan kepastian status mereka.
Ganjar menegaskan proses pembagian SK dilakukan secara cepat tanpa menunggu berbulan-bulan. Dalam semangat transformasi digital, seluruh SK PPPK Paruh Waktu dibagikan melalui email perangkat daerah, sehingga seluruh ASN dapat mengakses dokumen secara langsung.
Sekban juga jabarkan perihal skema penggajian PPPK Paruh Waktu mengikuti ketentuan Diktum 1 PermenPAN 16 Tahun 2025. PPPK Paruh Waktu merupakan ASN yang menerima upah sesuai ketersediaan anggaran.
“Besaran upah menyesuaikan kemampuan APBD dan APBN. Nilainya bervariasi, namun kami yakin teman-teman akan berbahagia,” kata Ganjar.
Ganjar merinci empat orientasi utama kebijakan PPPK Paruh Waktu:
1. Status kepegawaian yang jelas.
2. Jenjang karier terstruktur, termasuk pengangkatan otomatis menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan.
3. Kontribusi nyata terhadap capaian kinerja organisasi.
4. Perlindungan tenaga honorer dari risiko dirumahkan pada 2026.
Pendanaan program ini berasal dari kombinasi APBD dan APBN sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaktur: Rapik Utama
