Bupati Sukabumi Asep Japar bersama perangkat daerah saat sesi wawancara di Kampung Cijambe, Desa/ Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/3/2026)./ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah di dua desa terdampak, yakni Desa Bantargadung dan Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantargadung. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 300.21/Kep.246-BPBD/2026 yang berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 4 hingga 10 Maret 2026.
Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Asep Japar pada Rabu (4/3/2026), usai meninjau kondisi warga terdampak pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.
Di lokasi pengungsian, Bupati mendengar langsung keluhan warga yang rumahnya terancam bahkan mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah. Puluhan kepala keluarga terpaksa meninggalkan rumah demi keselamatan jiwa dan kini hidup dalam kondisi penuh ketidakpastian.
Berdasarkan pertimbangan dalam SK tersebut, peningkatan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Sukabumi telah memicu bencana pergerakan tanah pada Rabu, 4 Maret 2026, yang berdampak signifikan di Desa Bantargadung dan Desa Bojonggaling.
Data sementara mencatat 135 kepala keluarga (476 jiwa) terdampak, dengan 123 kepala keluarga (419 jiwa) di antaranya mengungsi. Selain itu, bencana menyebabkan kerusakan rumah tinggal, lingkungan, serta sarana dan prasarana infrastruktur.
Penetapan status tanggap darurat dilakukan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak dan pelaksanaan penanganan bencana secara cepat, tepat, terpadu, serta terkoordinasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
Dalam keputusan ditegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, perangkat daerah terkait diberikan kemudahan akses dalam:
1.Pertolongan dan penyelamatan korban serta pengungsi,
2.Pengerahan sumber daya manusia,
3.Mobilisasi peralatan,
3.Pendistribusian logistik, serta
4.Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
- Baca Juga: https://mediaaksara.id/stok-darah-menipis-saat-ramadan-alarm-pmi-sukabumi-darurat-ajak-donor-darah/
Seluruh proses koordinasi penanganan tanggap darurat dipusatkan di bawah kendali BPBD, dengan pendanaan yang bersumber dari APBN melalui Dana Siap Pakai (DSP) dan/atau APBD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Keputusan Bupati tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan di Palabuhanratu pada Rabu, 4 Maret 2026, dan akan berakhir pada Selasa, 10 Maret 2026, dengan kemungkinan evaluasi lanjutan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Reporter: Juliansyah
Redaktur: Rapik Utama
