Wakil Ketua Bidang Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat Baren Anton Siagian (kiri) bersama Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (13/11/2026) / Foto: Istimewa
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Persidangan perkara dugaan ijazah palsu dengan Joko Widodo sebagai pelapor dan Dokter Tifa sebagai terdakwa kembali menjadi sorotan. Kali ini, kehadiran Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (13/11/2026), turut memunculkan perhatian terhadap perlindungan produk jurnalistik dan independensi wartawan.
Aiman hadir dalam persidangan dengan pengawalan organisasi pers, di antaranya perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Serikat Jurnalis Islam Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Aiman menegaskan produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses kerja profesional, termasuk penerapan prinsip keberimbangan (cover both sides), tidak semestinya secara otomatis dijadikan barang bukti dalam perkara pidana.
”Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides berimbang itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana. Karena bagaimanapun juga produk jurnalistik adalah produk yang harus dimuliakan ketika ia melakukan proses-proses kerja jurnalistik,” tegas Aiman.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan profesi wartawan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam memperoleh informasi.
BACA JUGA :
Motor Korban Pembunuhan Krisna Ditemukan di Palabuhanratu, Polisi Buru Terduga Pelaku
Ia menilai, kriminalisasi terhadap produk jurnalistik berpotensi membuat narasumber enggan menyampaikan informasi kepada media. Kondisi itu dikhawatirkan menghambat fungsi pers sebagai penyedia informasi sekaligus ruang verifikasi berbagai persoalan publik.
”Berbahaya ketika produk jurnalistik itu dijadikan barang bukti pidana, maka bukan untuk wartawannya tapi untuk narasumbernya. Narasumber tidak akan berani menyampaikan informasi, narasumber tidak akan berani menyampaikan kebenaran sehingga yang rugi adalah publik,” ujarnya.
Aiman juga mengingatkan fungsi media sebagai clearing house of information atau rumah penjernih informasi. Karena itu, menurutnya, kebebasan pers harus tetap dijaga agar masyarakat memperoleh informasi yang terverifikasi dan berimbang.
Aiman menjelaskan, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam kerangka tersebut, Dewan Pers memiliki peran penting dalam menangani pengaduan dan sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pers.
BACA JUGA :
Persoalan ini menjadi penting karena penggunaan produk jurnalistik dalam proses hukum berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kerja jurnalistik, perlindungan sumber informasi, dan kepentingan penegakan hukum.
Perhatian terhadap persoalan Aiman Witjaksono, juga disampaikan perwakilan PWI Pusat, Baren Anton Siagian dan Selo Ruwandanu.
Kehadiran PWI disebut sebagai bentuk perhatian organisasi pers terhadap perlindungan produk jurnalistik serta independensi wartawan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
”Kami hadir di sini untuk memastikan produk pers itu dibawa ke pengadilan sebagai bukti dan kita juga hadir untuk memastikan independensi wartawan terjaga,” ujar Selo Ruwandanu.
Sementara itu, Baren Anton Siagian selaku Wakil Ketua Bidang Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat meminta agar pemanggilan wartawan dalam perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik dilakukan secara hati-hati.
BACA JUGA :
PORPROV XV Jabar 2026: Kabupaten Sukabumi Tempati Peringkat 9, Persaingan Semakin Memanas
”Kami dari Departemen Bidang Hukum Pembinaan dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat secara khusus meminta kepada aparat penegak hukum cukup Pak Aiman saja untuk dihadirkan di dalam persidangan karena menyangkut profesi jurnalistik yang kita menganut independensi dan kita harus menjaga hubungan baik dengan narasumber,” katanya.
Baren berharap tidak ada lagi wartawan yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait produk jurnalistik. Ia juga menyampaikan bahwa apabila diperlukan, keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dapat dipertimbangkan untuk dibacakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.Menurutnya, hubungan antara wartawan dan narasumber perlu dijaga agar sumber informasi tidak merasa terancam ketika berkomunikasi dengan pers.
Sebab, kepercayaan narasumber merupakan salah satu unsur penting dalam proses pengumpulan informasi dan pelaksanaan fungsi jurnalistik.
BACA JUGA :
Viral Kasus Pencurian Daun Bawang, Polisi Soroti Tuntutan Ganti Rugi Rp40 Juta
Di akhir keterangannya kepada awak media, Aiman mengapresiasi pergantian Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia berharap proses persidangan berlangsung independen dan mampu mengungkap kebenaran berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
”Wartawan itu bukan netral, tapi dia membela nilai, membela value. Kami tidak pernah membela sosok, tapi kami membela nilai mana yang benar. Itulah yang wajib wartawan bela dan itu insyaallah akan saya pegang sampai akhir hayat saya,” tutupnya.
Persoalan ini kembali mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Independensi wartawan, kerahasiaan sumber informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers menjadi prinsip yang perlu dijaga seluruh pihak.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
