Sekretaris Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Jawa Barat, Dadan Sukmana / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Menjelang pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 27–29 September di Ancol, Jakarta, dinamika politik internal partai berlambang Ka’bah semakin menghangat. Sejumlah nama calon ketua umum mulai bermunculan, namun kader di daerah menekankan bahwa muktamar bukan hanya sekadar ajang perebutan kursi kepemimpinan.
Sekretaris Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Jawa Barat, Dadan Sukmana, menilai muktamar kali ini harus dijadikan momentum perbaikan sistem dan aturan partai. Ia menegaskan bahwa pembahasan tak boleh terjebak pada siapa yang akan menjadi ketua umum semata, melainkan bagaimana PPP bisa bangkit dan relevan menghadapi Pemilu 2029.
Baca:https://mediaaksara.id/regenerasi-pemuda-sukabumi-320-pengurus-baru-knpi-2025-2028-resmi-dilantik/
“Terpenting bagi kami kader di daerah adalah bagaimana PPP bisa bangkit kembali pada 2029. Muktamar ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki AD/ART dan sistem kerja partai, bukan sekadar bicara soal calon ketum,” ujar Dadan dalam keterangan resmi kepada MediaAksara.
Beberapa nama kandidat ketua umum memang sudah beredar luas. Figur seperti Mardiono dan Agus Suparmanto disebut-sebut mendapat dukungan dari sejumlah DPW maupun DPC di berbagai daerah. Deklarasi dukungan terus bergulir lewat forum Mukerwil hingga Mukercab.
Namun, dinamika pro dan kontra dalam tubuh PPP dinilai hal wajar. Menurut Dadan, yang jauh lebih penting adalah bagaimana partai yang digadang sebagai warisan para ulama ini tetap menjaga ruh perjuangan Islam serta mengedepankan kepentingan umat.
“Muktamar X harus jadi momentum persatuan. Baik elite maupun kader di akar rumput, semua harus bahu membahu melahirkan formulasi baru agar PPP bisa mengukir sejarah, bertahan, dan bahkan bangkit di panggung politik 2029,” tandasnya pada Selasa (23/9/2025).
Kader berharap muktamar kali ini menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat posisi partai di kancah politik nasional, tetapi juga mengembalikan PPP sebagai instrumen perjuangan umat di ruang publik.
Redaktur: Rapik Utama
