Home / Pemerintahan

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 09:37 WIB

Miris! Warga Tinggal di Kandang Domba Loji Simpenan, Pemkab Sukabumi Intervensi Bantuan Rutilahu

Bupati Sukabumi bersama Plt Kepala Disperkim Monev Kandang Domba yang ditempati Ibu Atin warga Kampung Babakan Astana, Desa Loji, Kecamatan Simpenan/ Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Kisah pilu warga Kampung Babakan Astana, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi akhirnya mendapat perhatian langsung Bupati Asep Japar. Seorang warga bernama Ibu Atin terpaksa tinggal di kandang domba sebelum akhirnya dikunjungi Bupati bersama perangkat daerah, pemerintah desa pada Rabu (27/8/2025).

Dalam kunjungannya, Bupati Asep Japar mengaku prihatin dan memastikan bantuan akan segera diberikan.

“Alhamdulillah saya bisa langsung datang ke Babakan Astana. Tadi saya lihat ada beberapa warga dengan rumah tidak layak, bahkan ada yang beberapa hari ini tinggal di kandang domba. Itu akan segera kita bantu,” tegas Asep Japar.

Baca: https://mediaaksara.id/sekjen-golkar-dan-gubernur-lemhanas-serukan-teladani-perjuangan-kh-zezen-untuk-persatuan-bangsa/

Bupati juga mengingatkan perangkat RT, RW, kepala desa, hingga kecamatan agar aktif mendata serta melaporkan kondisi serupa, sehingga pemerintah dapat lebih cepat memberikan solusi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah tindak lanjut.

“Upaya persuasif sedang dilakukan agar Bu Atin tidak lagi tinggal di kandang domba. Keluarganya juga sudah diajak agar mau tinggal bersama. Jika tetap bertahan, camat bersama aparat desa akan menyiapkan tenda darurat sebagai solusi sementara,” ujar Herdiawan kepada MediaAksara melalui sambungan seluler, Kamis (28/8/2025).

Baca: https://mediaaksara.id/aksi-massa-ojol-di-jakarta-kronologi-tewasnya-affan-kurniawan-hingga-momen-haru-pelukan-prajurit-kostrad/

Ia memastikan, rumah Ibu Atin akan segera diintervensi melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target pelaksanaan pada September 2025.

Herdiawan menambahkan, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar peran masyarakat bersama pemerintah lebih responsif dalam penanganan sosial.

“Semoga masalah bisa ditangani komprehensif, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial berkepanjangan,” tandasnya.

 

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

38 Persen Desa di Sukabumi Tertib Penatausahaan Aset, DPMD Percepat Inventarisasi Berbasis SIPADES

Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Sukabumi Sepakati Dua Raperda Strategis, Perkuat Tata Kelola Lahan Terlantar dan Transportasi Daerah

Pemerintahan

Galaksi PKBM Sukabumi 2026 Tampilkan Bakat Siswa dan Bukti Kualitas Pendidikan Kesetaraan 

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Perkuat Sinergi dengan Bappenas, Dorong Percepatan Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Pemerintahan

Ketua FSKS Sukaraja Terpilih, Perkuat Sinergi Wujudkan Kecamatan Sehat dan Berkelanjutan

Pemerintahan

Reses DPRD Sukabumi Dibanjiri Keluhan Warga, Wakil Rakyat: Jangan Takut Kritik dan Soroti Infrastruktur hingga Biaya Pendidikan

Pemerintahan

Pedestrian Kawasan Setukpa Sukabumi Ditata Modern Senilai 2,4 M, DPUTR Target Rampung Jelang HUT RI

Pemerintahan

DKIP Kabupaten Sukabumi Perkuat Keterbukaan Informasi dan SP4N LAPOR Tingkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik