Home / Kabar Daerah

Sabtu, 22 Februari 2025 - 19:40 WIB

Mahasiswa Sukabumi Geruduk DPRD Sukabumi, Tuntut Keadilan Anggaran dan Kebijakan Pro-Rakyat

Unjuk Rasa Mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari Merespon Baik / Foto : Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GEMA) dan Aliansi BEM se-Sukabumi (ABSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Jumat (21/02/2025). Dalam aksi ini, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, merespons baik aksi yang dilakukan mahasiswa. Ia bahkan naik ke mobil komando untuk membacakan semua tuntutan yang disampaikan.

“Kami DPRD Kota Sukabumi menyambut baik penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa ini, selama dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis. Tentunya, kami akan menyampaikan semua aspirasi ini kepada DPR RI,” ujar Rojab dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam aksinya, mahasiswa mengusung tema Indonesia Gelap sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. Koordinator ABSI Sukabumi, Yogi, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait kebijakan pemangkasan anggaran dan ketimpangan kebijakan pemerintah.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 mengenai pemangkasan anggaran, terutama di sektor pendidikan, yang mereka nilai akan berdampak buruk bagi masa depan generasi bangsa.

“Kami juga meminta agar kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau kembali, dengan mempertimbangkan efisiensi pengalokasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas,” tegas Yogi.

Selain itu, mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan berbasis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa.

Mahasiswa juga menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset dan meninjau ulang UU Mineral dan Batu Bara. Mereka mengusulkan agar perguruan tinggi dapat dijadikan pihak ketiga dalam pengelolaan tambang guna meningkatkan transparansi dan keberpihakan terhadap masyarakat.

“Aksi ini mencerminkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat, serta menuntut kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yogi.

Reporter : Yadi.R

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

PORSADIN VIII Sukabumi Siap Digelar Drama Kolosal “Tajug Piwuruk”, Libatkan 1.780 Santri dari 47 Kecamatan

Kabar Daerah

Desa Tanjung Wakili Jampangkulon Seleksi Anugerah Desa Mubarokah, Tampilkan Inovasi dan Tata Kelola Unggulan

Kabar Daerah

Musda XII MUI Sukabumi Pakai Sistem Keterwakilan, Nama Calon Ketua Masih Dirahasiakan?

Kabar Daerah

FKDT Kabupaten Sukabumi Matangkan PORSADIN VIII, Seluruh Lintas Sektor Siap Sukseskan Ajang Diniyah

Kabar Daerah

Ratusan Mahasiswa STISIP Widyapuri Mandiri Laksanakan KKN di 10 Desa dan 1 Kelurahan Jampangkulon

Kabar Daerah

Proyek Rp1,4 Miliar Revitalisasi SMP Islam Masagi Sukabumi 60 Persen, Panitia Pastikan Tak Ada Pungli

Kabar Daerah

Danrem 061/Surya Kencana Bersama Dandim 0622 Sukabumi Tinjau Kesiapan Yon TP 331 Sanca Manggala 

Kabar Daerah

Forkopimcam Jampangkulon Ajak Warga Semarakkan PORSADIN 2026 dan HUT ke-81 RI dengan Pasang Bendera Merah Putih