Rakor Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi mengawal pengalihan kembali BPJS Kesehatan 725 karyawan PT JAVA dari Purwakarta ke Sukabumi, Kamis (26/2/2026) di Disnakertrans Kab. Sukabumi/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans),
BPJS Kesehatan dan manajemen PT Java guna membahas pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan perusahaan agar kembali terdaftar di Kabupaten Sukabumi.
Rapat berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jalan Palabuhan II, Kota Sukabumi, Kamis (26/2/2026). Raker dipimpin Ketua Komisi IV Ferry Supriyadi dari Fraksi Golkar, didampingi jajaran anggota Komisi IV, termasuk Saepuloh dari Fraksi Partai Demokrat.
Kepada awak media, Saepuloh menjelaskan, fokus pembahasan adalah pengalihan kembali BPJS Kesehatan 725 karyawan PT JAVA yang sebelumnya terdaftar di Sukabumi namun dipindahkan ke Purwakarta. Langkah ini dinilai penting agar iuran dan pemanfaatan layanan kesehatan kembali berkontribusi pada sistem jaminan kesehatan di Sukabumi.
“Kami mendorong seluruh perusahaan agar BPJS karyawannya terdaftar dan aktif di Sukabumi. Ini berkaitan langsung dengan target Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan minimal 80 persen, sementara capaian Sukabumi saat ini baru sekitar 63 persen,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kendala aktivasi BPJS mandiri maupun KIS baru yang membutuhkan waktu satu bulan, sementara masyarakat kurang mampu kerap membutuhkan layanan kesehatan secara mendesak.
“Alhamdulillah, PT JAVA menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan kembali BPJS karyawan ke Sukabumi,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Fariz, menyampaikan pihaknya tengah memproses pemindahan data kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan PT JAVA dan berharap seluruh tahapan berjalan lancar sesuai ketentuan.
Dari pihak perusahaan, perwakilan HRD PT JAVA, Ganang, mengapresiasi rapat kerja komisi IV. Menurutnya, komunikasi dengan DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan.
“Kami tidak alergi terhadap pengawasan. Justru kami senang ada dialog agar seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan,” katanya.
Sumber:@ A3p
Redaktur: Rapik Utama
