Bupati Sukabumi Bahas Isu Strategis Dunia Usaha Bersama LKS Tripartit di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Bupati Sukabumi Asep Japar memimpin rapat bersama pengurus dan anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Kamis (30/10/2025). Pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu membahas berbagai isu strategis seputar dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Bupati yang juga Ketua LKS Tripartit Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara semua pihak demi kesejahteraan bersama.
“Momentum penting memperkuat kerja sama dan membangun sinergi. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun pekerja dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik,” ujar Asep Japar.
Klik Video Podcast PWI Kabupaten Sukabumi:https://youtu.be/qXyT4nICwWQ?si=E1tCOsenMF7o5ri5
Ia menekankan forum tripartit menjadi wadah komunikasi efektif mencari solusi dari setiap permasalahan ketenagakerjaan yang muncul di lapangan.
“Ketika ada permasalahan, kita bicarakan di sini dan cari solusi bersama. Pertemuan kali ini pun telah banyak masukan berharga,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlangsungan forum LPK Tripartit.
“Mari kita bersama memajukan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah: maju, unggul, berbudaya, dan berkah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPC SPN Kabupaten Sukabumi, Budi Mulyadi, mengapresiasi keterbukaan Bupati yang memberi ruang dialog langsung antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
” Ini angin segar bagi kami. Bupati memberikan ruang untuk berdiskusi. Namun kami juga berharap komitmen ini terus dijaga agar tripartit semakin kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIKES KSBI Kabupaten Sukabumi, Nendar Supriatna, menyampaikan sejumlah isu penting yang dihadapi dunia kerja di daerah. Di antaranya dugaan pungutan liar (pungli) , kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga permasalahan upah dan serikat pekerja.
“Kami berharap LKS Tripartit bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Untuk pungli, sebaiknya tingkatkan komitmen aparat penegak hukum dan bentuk Pokja Pungli. Untuk PHK dan upah, perlu juga dibentuk Pokja PHK dan Pokja Upah agar penanganan lebih terarah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya limbah industri kayu di Sukabumi yang belum tertangani dengan baik, serta munculnya serikat pekerja baru yang perlu segera diverifikasi agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Hingga berita diterbitkan, Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi dikonfirmasi MediaAksara belum memberikan keterangan resmi usai pembahasan bersama ketua LPK Tripartit Kabupaten Sukabumi.
Redaktur: Rapik Utama
