Target Program Rutilahu Warga Desa Sukamanah Cisaat Sukabumi 2025 / Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Encep Ridwan, mengonfirmasi perkembangan program sosial pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk tahun 2025. Dalam wawancara via seluler bersama MediaAksara, ia menegaskan pentingnya program sosial sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rutilahu merupakan salah satu program bantuan sosial yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin,” ujar Encep, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, program Rutilahu tahun 2025 kembali menyasar Desa Sukamanah melalui lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) setelah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2024, tercatat ada 103 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan perlu segera diintervensi.
Mayoritas penerima bantuan adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sebagian lainnya tergolong sebagai keluarga Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Meski demikian, program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal regulasi dan keterbatasan wilayah intervensi. Untuk program dari Provinsi Jawa Barat, hanya daerah yang masuk dalam peta kumuh yang dapat menerima bantuan. Sementara wilayah non kumuh harus menunggu program dari instansi lain, yang belum tentu jelas kapan realisasinya.
Contohnya terjadi di RT 03/RW 06 Dusun Sukamanah, terdapat satu rumah yang sangat mendesak untuk segera dibangun. Pemerintah Desa langsung bergerak dengan melakukan koordinasi bersama pihak Kecamatan, Disperkim Kabupaten Sukabumi, dan stakeholder lainnya.
“Alhamdulillah, setelah koordinasi dilakukan, pihak Disperkim Kabupaten bersama Kasipem Kecamatan langsung melakukan survei ke lokasi. Kini rumah tersebut tinggal menunggu realisasi pembangunan,” jelas Encep.
Ke depannya, ia berharap program Rutilahu bisa lebih fleksibel, mudah diakses, serta memiliki anggaran yang memadai, karena banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluhkan pembangunan rumah tidak selesai akibat kekurangan dana.
Redaktur: Rapik Utama
