Kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners (pojok kiri) saat Persidangan PTUN Bandung Batalkan SK Pemberhentian Kades Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID — Sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Ence Benno, memasuki babak baru setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan yang diajukannya terhadap Bupati Sukabumi.
Melalui Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 17 November 2026, majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.
Kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners, Moh. Amin, menjelaskan sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan majelis hakim, termasuk persoalan prosedur dan substansi keputusan yang menjadi objek sengketa.
Menanggapi kekecewaan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya yang mengaku tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, Amin mengatakan mekanisme pembuktian di PTUN berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.
Menurutnya, para pihak yang berperkara bertanggung jawab menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil gugatan. Sementara pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap objek sengketa dapat mengajukan diri sebagai pihak intervensi sesuai mekanisme persidangan.
BACA JUGA :
Raih 89 Medali, Kabupaten Sukabumi Sukses Tembus 9 Besar PORPROV XV Jabar
”Menunggu adalah sesuatu yang keliru. Seharusnya mengajukan diri sebagai pihak intervensi. Jika disetujui majelis hakim, maka akan dipanggil untuk ikut sidang sebagai pihak,” ujar Moh. Amin, Jumat (20/11/2026).
Saat ditanya mengenai saksi dan ahli yang dihadirkan selama persidangan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, Amin menyatakan “Skip” tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Amin juga menanggapi pertanyaan awak media mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang disebut telah selesai beserta rekomendasinya, sebagaimana menjadi salah satu poin pertimbangan dalam putusan.
Ia menyebut pertimbangan majelis hakim dalam perkara telah menjelaskan status LHP berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang disampaikan kedua pihak.
”Bisa dilihat dari pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG. Sangat jelas dalam putusan bahwa LHP sudah dinyatakan selesai berdasarkan fakta persidangan, baik bukti dari penggugat maupun tergugat,” katanya.
BACA JUGA :
Selain itu, persoalan dua keputusan dengan nomor yang sama juga menjadi bagian dari objek sengketa. Amin menjelaskan, kedua keputusan secara khusus diperiksa majelis hakim sebagai objek sengketa pertama dan kedua yang dimohonkan pembatalannya.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Pada aspek substansi, menurut Amin, kedua keputusan tersebut dinilai melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan.
Terkait wacana Pemkab Sukabumi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, Amin menyatakan langkah tersebut merupakan hak hukum pihak tergugat.
Ia juga menegaskan, keputusan yang menjadi objek sengketa masih berlaku sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
”Banding itu hak konstitusional tergugat. Betul, SK tersebut masih berlaku sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kami akan menghormati hak tergugat jika menyatakan banding,” tegasnya melalui sambungan seluler.
BACA JUGA :
Dua Hari Tak Keluar Rumah, Ditemukan Tewas di Kamar, Keluarga Minta Autopsi Ungkap Penyebab
Amin turut menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat soal proses banding membuat perkara seolah kembali ke titik nol.
Menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat karena putusan PTUN Bandung tetap merupakan putusan pengadilan yang telah dibacakan dan memiliki dasar pemeriksaan hukum.
”Penafsiran mulai dari nol berarti menganggap putusan 137 itu tidak ada. Padahal, putusan itu ada dan sudah dibacakan. Para pihak juga telah menyampaikan pendapatnya masing-masing,” ujarnya.
Amin menjelaskan, apabila putusan tersebut nantinya dikuatkan pada tingkat PTTUN hingga Mahkamah Agung, pihak tergugat wajib menjalankan amar putusan sesuai ketentuan hukum.
Ia menyebut pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
BACA JUGA :
DPU Sukabumi Gelar PCM 35 Paket Infrastruktur, Kontraktor Diingatkan Jaga Kualitas dan Target Waktu
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Amin mengimbau masyarakat Desa Babakanjaya agar tetap menjaga kondusivitas, saling menghormati, serta menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga peradilan.
”Mari bersama menjaga situasi kondusif, saling menghormati, dan percayakan proses ini kepada pengadilan. Apa pun hasilnya, sudah melalui pemeriksaan. Sudah sepatutnya kita semua menghormatinya,” harap Amin.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, menyatakan pihaknya menghormati putusan PTUN Bandung terkait sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menyikapi perkembangan perkara secara bijak dan menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan desa.
”Kami berharap semua pihak menghormati putusan dan tetap menjaga kondusivitas di Desa Babakanjaya,” ungkap Ahmad Samsul Bahri, Kamis (19/11/2026).
Proses hukum sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya masih menjadi perhatian masyarakat. Seluruh pihak diharapkan menghormati mekanisme hukum yang berjalan hingga perkara memperoleh kepastian hukum.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama







