Gerebek Premanisme! Sukabumi Bentuk Satgas Terpadu, APH Siap Bertindak

Rapat Koordinasi (Rakor) virtual digelar Kemendagri Bersama Sekda Sukabumi / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), menyusul arahan Presiden Prabowo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Satgas dipimpin oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah mulai menjalankan langkah awal di lapangan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, usai mengikuti rapat koordinasi (Rakor) virtual yang digelar Kemendagri dari Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Kamis (15/5/2025). “Beberapa tindakan seperti pendekatan telah kami lakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program ini,” jelasnya.

Baca: https://mediaaksara.id/mahasiswa-segel-kantor-dinas-pendidikan-sukabumi-aksi-jilid-ii-peringatkan-bobroknya-tata-kelola/

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Abdul Gafur, menekankan pembentukan Satgas merupakan implementasi hasil rapat terbatas Presiden bersama para menteri dan kesepakatan lintas lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

“Kinerja Satgas bertujuan menindaklanjuti keberadaan ormas yang tidak berbadan hukum dan melanggar SOP. Bila ditemukan potensi gangguan terhadap ketenteraman atau investasi, maka penindakan hukum bisa dilakukan,” tegasnya.

Baca: https://mediaaksara.id/tiga-tersangka-korupsi-mesin-sutra-di-disdagin-sukabumi-barang-fiktif-duit-lenyap-hampir-rp1-m/

Abdul Gafur juga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi, yang telah melaporkan pembentukan Satgas secara lengkap. “Laporan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat akan kami sampaikan langsung ke Menteri Dalam Negeri dan Satgas Pusat,” tambahnya.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengungkapkan implementasi Satgas di Jawa Barat telah berjalan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan, menetapkan lokasi prioritas, serta menyediakan kanal pengaduan melalui aplikasi “Sapa Warga”.

Baca: https://mediaaksara.id/kejari-sukabumi-sidik-dugaan-korupsi-rp15-miliar-di-dlh-kabupaten-sukabumi/

Pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk aktif melapor lewat hotline pengaduan di tiap daerah, guna mendukung terciptanya iklim kondusif dan aman bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber : Diskominfo Kab. Sukabumi

Redaktur : Rapik Utama