Ketua harian umum perkumpulan Bagjasutera, MG Lumindar (kiri) di area Baru Ajol, Desa Sudajaya girang, Kecamatan Sukabumi/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Perkumpulan Petani Penggarap Bagjasutera angkat bicara menanggapi isu alih fungsi lahan yang dikaitkan dengan peristiwa kelimpahan air atau banjir yang terjadi pada 5 Desember lalu di sejumlah titik wilayah Kecamatan Sukabumi, di antaranya Jalan Cimangga Selabintana.
Bagjasutera yang menaungi sembilan kelompok tani di Kecamatan Sukabumi menegaskan tidak ada alih fungsi lahan secara membabi buta di kawasan yang mereka kelola. Justru sebaliknya, para petani tengah berupaya menata dan mengelola kembali lahan-lahan terlantar agar menjadi areal produktif yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kalau dilihat secara kasat mata dari warna air saat kejadian, airnya masih bening saja. Tidak ada indikasi tanah tergerus atau limpasan dari lahan pertanian ke jalan,” ujar MG Lumindar, Ketua harian umum perkumpulan Bagjasutera, pada Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan langsung di lapangan saat hujan berlangsung. Dari hasil pengamatan tersebut, tidak ditemukan runoff dari areal pertanian menuju badan jalan, dan ternyata tidak ada. Data pendukung berupa dokumentasi video dan catatan lapangan pun telah dimiliki oleh kelompok tani.
Menurut MG Lumindar kepada awak media menyatakan perihal isu alih fungsi lahan kerap disalahartikan. Yang dilakukan para petani bukanlah mengubah fungsi lahan secara merusak, melainkan mengelola atau menata kembali lahan terlantar agar memiliki nilai guna.
“Produktif bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ekologi. Lahan harus tetap mampu menjaga kelestarian alam sekaligus memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya di di area pertanian Baru Ajol, Desa Sudajaya girang, Kecamatan Sukabumi.
Baca: https://mediaaksara.id/menang-hingga-ma-warga-pasirluyu-masih-hadapi-tantangan-eksekusi-tanah/
Perkumpulan Bagjasutera mengaku sangat menyadari peran petani sebagai penjaga kawasan penyangga (buffer zone) dan daerah resapan air, khususnya di wilayah Sukabumi. Oleh karena itu, setiap anggota didorong menjadikan lahannya sebagai leuweung (hutan) produktif yang tetap lestari namun memiliki nilai ekonomi berkelanjutan menjaga kelestarian alam.
Terkait kemungkinan pembangunan pendukung, seperti untuk agrowisata, eduwisata atau ekowisata, Bagjasutera menyatakan hal tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas. Pembangunan maksimal semisal diperbolehkan 5 hingga 10 persen dari total lahan, bisa dipergunakan gudang atau hunia dengan syarat ketat seperti penyediaan biopori, area tampungan air, dan penerapan prinsip zero runoff jangan sampai ada aliran air kemana-mana.
“Kami tidak ingin fungsi resapan air terganggu. Alam harus dijaga agar masyarakat sejahtera. Itu komitmen kami,”pungkasnya.
Sumber: @N@ndre
Redaktur: Rapik Utama
