Aksi Protes Warga ke Kantor Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar,Kabupaten Sukabumi / Foto: MediaAksara
MEDIAAKSARA.ID – Puluhan warga yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan aksi protes dan audensi di kantor desa pada Sabtu (24/05/2025). Massa terlihat memenuhi aula dan sebagian lainnya menunggu di luar kantor desa, di bawah pengawasan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polsek Cikembar.
Perwakilan warga, Iwa Kartiwa, dalam pernyataan resmi yang diterima Mediaaksara, menjelaskan audensi dilakukan atas dasar kepedulian terhadap semangat mendorong transparansi, keadilan, serta pengelolaan desa yang akuntabel berpihak kepada seluruh masyarakat.
“Aksi merupakan bentuk keprihatinan dan kecintaan warga terhadap kemajuan desanya. Kami berharap audiensi ini menjadi titik awal perubahan menuju tata kelola desa yang lebih baik, adil, dan berpihak pada rakyat,” ujar Iwa.
Adapun enam tuntutan warga antara lain:
1. Rekrutmen Tenaga Kerja yang Transparan dan Adil: Warga mengapresiasi pembubaran Tim 11 dalam rekrutmen tenaga kerja harian di PT PAIHO. Namun mereka menuntut agar sistem perekrutan dikembalikan ke mekanisme awal yang lebih terbuka dan profesional, tanpa intervensi maupun praktik merugikan.
2. Dugaan Inventarisasi dan Pengelolaan Pendapatan Desa: Warga mencurigai adanya pendapatan dari kontribusi pihak ketiga seperti perusahaan (B3) yang tidak jelas penggunaannya. Mereka menuntut agar semua pendapatan dikembalikan ke kas desa dan dikelola melalui mekanisme APBDes.
3. Transparansi Proyek Pembangunan GOR Sukamulya: Masyarakat meminta audit terbuka terhadap pembangunan Gedung Olahraga (GOR) desa, yang diduga sarat ketidakjelasan baik dalam penunjukan pihak pelaksana maupun pembayaran upah pekerja.
4. Pemberantasan Pungutan Liar dan Percaloan:Praktik pungli dan percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja dinilai meresahkan. Warga meminta penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat.
5. Pemulihan Fungsi dan Wewenang Lembaga Desa: Warga melihat adanya pelemahan lembaga seperti BPD dan LPM. Mereka menuntut pengembalian fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut sesuai aturan.
6. Kejelasan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Linmas, RT, RW, dan Lembaga Desa: Masyarakat mempertanyakan penghentian program BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan menuntut penjelasan serta solusi alternatif yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, audiensi masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Sukamulya, BPD, maupun Muspika Cikembar.
Reporter : De
Redaktur : Rapik Utama
