Home / Kabar Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 07:30 WIB

‎Terungkap Alasan PTUN Batalkan SK Bupati Sukabumi soal Pemberhentian Kades Ence Benno 

Kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners bersama Kades Babakanjaya Parungkuda Ence Benno di Gedung PTUN Bandung Jawa Barat, Rabu (18/11) / Foto: Istimewa 

BANDUNG, MEDIAAKSARA.ID – Babak baru sengketa pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Ence Benno, mulai terungkap setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan yang diajukannya terhadap Bupati Sukabumi.

‎Melalui Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 17 November 2026, majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.

‎Kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners. Moh Amin, mengungkapkan salah satu pertimbangan penting majelis hakim berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar persoalan pemberhentian kliennya.

‎Menurut Amin, fakta persidangan menunjukkan rekomendasi dalam LHP telah dipenuhi oleh Ence Benno. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah seharusnya melakukan kajian lebih mendalam sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian.

‎”Majelis hakim berpendapat dari segi substansi, penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan. Fakta hukum di persidangan menunjukkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat dalam LHP sudah dipenuhi,” ujar Amin saat diwawancarai, Rabu malam (18/11/2026).


‎BACA JUGA :

‎PBVSI Sukabumi Minta Investigasi Insiden Laga Porprov 2026, Kritik Pernyataan PBVSI Jabar

‎Selain persoalan tindak lanjut rekomendasi LHP, tim kuasa hukum juga menyoroti keberadaan dua keputusan pemberhentian dengan nomor yang sama, tetapi memiliki perbedaan tanggal penerimaan, yakni 17 Juni dan 19 Juni 2026.

‎Amin menilai persoalan ini menjadi bagian penting dalam menguji kecermatan pemerintah daerah saat menerbitkan keputusan administrasi.

‎”Lahirnya dua objek sengketa dengan tanggal yang sama tetapi memiliki isi yang berbeda, dan tidak dilakukannya pencabutan objek sengketa pertama adalah pintu masuk pelanggaran terhadap asas kecermatan,” jelasnya.

‎Ia juga menyebut terdapat perbedaan penafsiran antara penggugat dan tergugat mengenai kategori pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar pemberhentian kepala desa.

‎Menurutnya, perlu dibedakan antara pelanggaran yang dapat berujung pada pemberhentian tetap, pemberhentian sementara, maupun sanksi teguran tertulis.


‎‎BACA JUGA :

‎KUA Cimanggu Edukasi Remaja soal Pernikahan Dini Lewat Program BRUS

‎Amin turut mempertanyakan penerapan prinsip keadilan dalam proses pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 yang menjadi salah satu dasar pemberhentian kliennya.

‎Ia berpandangan, pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan semestinya menjadi bagian penting dalam menentukan tindakan administratif yang tepat.

‎Dalam penjelasannya, Amin merujuk pertimbangan hukum pada halaman 103 putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG.

‎Ia menyampaikan majelis hakim menemukan cacat hukum administratif dari sisi substansi serta pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan.

‎Sementara itu, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pemberhentian yang diajukan pihak penggugat tidak dikabulkan majelis hakim.


‎‎BACA JUGA :

‎Tiga Proyek Direncanakan, Hanya Satu Berjalan! Ini Alasan DPUTR Sukabumi Menunda Dua Pembangunan

‎Menurut Amin, hal tersebut tidak mengubah substansi kemenangan gugatan, tetapi berpengaruh terhadap waktu pemulihan jabatan kliennya.

‎Dengan ditolaknya permohonan penundaan, Ence Benno belum dapat langsung kembali menjalankan tugas sebagai kepala desa dan harus menunggu hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

‎Dalam amar putusannya, PTUN Bandung juga memerintahkan Bupati Sukabumi merehabilitasi hak, kedudukan, jabatan, harkat dan martabat, serta hak keuangan Ence Benno sebagai Kepala Desa Babakanjaya untuk periode 2023-2031.

‎Amin menjelaskan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, terdapat kewajiban pelaksanaan putusan oleh pejabat yang bersangkutan.

‎Ia merujuk ketentuan mengenai pelaksanaan putusan PTUN setelah inkrah, termasuk tenggat waktu 14 hari sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.


‎‎BACA JUGA :

Razia THM Sukabumi Berujung 8 LC Terjaring, Dinsos Siapkan Rehabilitasi Sosial ‎

‎Menurutnya, apabila putusan tidak dilaksanakan, pihaknya dapat menempuh mekanisme hukum lanjutan, termasuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden dan DPR, serta mengupayakan penerapan uang paksa dan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

‎Meski demikian, Amin menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang masih berjalan.

‎Jika Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, pihaknya menyatakan siap menghadapi tahapan tersebut.

‎”Strateginya masih sama, yaitu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam kontra memori banding,” ujarnya.

‎‎Terkait munculnya isu soal pemberhentian Ence Benno berkaitan dengan kepentingan politik setelah adanya mosi tidak percaya pada Oktober 2025, Amin memilih tidak berspekulasi.


‎‎BACA JUGA :

Kasus Dugaan Perbuatan Bejat terhadap Enam Pelajar di Ciemas, Oknum Empat PPPK Masuk Catatan X Disdik Sukabumi

‎Ia menegaskan pemberhentian kepala desa harus didasarkan pada ketentuan hukum, bukan kepentingan politik.

‎”Mengenai isu politik saya tidak bisa menjawab karena bukan ranah saya. Hanya saya mempertegas jabatan kepala desa tidak bisa diturunkan dengan alasan politik sebelum masa jabatannya berakhir,” tuturnya.

‎Amin juga mengimbau seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan proses hukum yang masih berlangsung.

‎Hingga berita ini diterbitkan, MediaAksara telah berupaya meminta konfirmasi secara online dan tanggapan dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Kamis (19/11). Namun, keduanya sementara belum memberikan tanggapan resmi.

‎MediaAksara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun pihak terkait lainnya sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

‎

‎Reporter : M. Afnan

‎Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

‎PBVSI Sukabumi Minta Investigasi Insiden Laga Porprov 2026, Kritik Pernyataan PBVSI Jabar

Kabar Daerah

Polri Dorong Pengurangan Pengangguran, Bhabinkamtibmas Cibadak Gandeng LPK Menjahit

Kabar Daerah

SDN Cibeber Sukabumi Terima Bantuan Revitalisasi Rp1,02 Miliar

Kabar Daerah

Razia THM Sukabumi Berujung 8 LC Terjaring, Dinsos Siapkan Rehabilitasi Sosial ‎

Kabar Daerah

‎Dari Teman Bisnis Jadi Terduga Pelaku Pembunuhan? Polisi Telisik Persoalan Modal Rp4 Juta di Sukabumi ‎

Kabar Daerah

Kuasa Ahli Waris Natadipura Pertanyakan FORMAWAR, Sengketa Lahan Warungkiara Kembali Jadi Sorotan

Kabar Daerah

Kerusakan Jembatan di Ciemas Dikeluhkan Warga, UPTD PU Siap Usulkan dan Survei Ulang

Kabar Daerah

Pilu Ibu Korban Pembunuhan di Sukabumi: Berharap Pelaku Dihukum Seberat-beratnya ‎