Home / Kabar Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 18:55 WIB

Kuasa Ahli Waris Natadipura Pertanyakan FORMAWAR, Sengketa Lahan Warungkiara Kembali Jadi Sorotan

Kuasa ahli waris Natadipura, Akhmad Taufik mempertanyakan kedudukan FORMAWAR di tengah sorotan perkebunan sawit serta putusan sengketa lahan di wilayah kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa ‘Ai’

‎SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Persoalan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi perhatian. Kali ini, keberadaan Forum Masyarakat Warungkiara (FORMAWAR) mendapat sorotan dari Akhmad Taufik selaku kuasa ahli waris Natadipura.

‎Taufik mempertanyakan dasar pembentukan, legalitas, serta tugas dan fungsi FORMAWAR. Menurutnya, kejelasan mengenai kedudukan dan tujuan forum diperlukan agar aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan baru.

‎”Saya sebagai kuasa ahli waris merasa keberatan. Apa dasar hukum dan legalitas terbentuknya forum tersebut? Tugas dan fungsinya juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan dampak serta ketidakjelasan di kemudian hari,’ ujar Akhmad Taufik kepada awak media di Kantor Pengacara Alam Layung DKR, Desa Cisande , Kecamatan Cicantayan.

‎‎Ia juga mengaitkan keberadaan FORMAWAR dengan perkembangan perkara sengketa tanah Natadipura yang sebelumnya telah diproses melalui Pengadilan Negeri Cibadak.

‎Masih kata Taufik, merujuk Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 28 September 2026, yang menerangkan status putusan perkara Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Cibadak tertanggal 11 Maret 2026.


BACA JUGA : ‎

‎Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Tembus 100 Ribu Dukungan Publik, Dasco Sebut Data Pendidikan Terbuka

‎Dalam surat dijelaskan berdasarkan pemeriksaan register kepaniteraan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara dimaksud tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian, putusan disebut Opick dapat dikategorikan berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

‎‎Menurutnya, status hukum putusan menjadi salah satu alasan pihaknya meminta agar keberadaan dan aktivitas FORMAWAR diperjelas.

‎Taufik mengaku khawatir munculnya gerakan atau tuntutan baru yang tidak disertai pemahaman menyeluruh terhadap perkembangan perkara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

‎‎”Kami menduga keberadaan forum dikhawatirkan dapat bersinggungan dengan hasil putusan pengadilan. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai arah, tujuan, dan posisi forum tersebut,” katanya, Selasa (17/11/2026).


‎BACA JUGA : ‎

Pilu Ibu Korban Pembunuhan di Sukabumi: Berharap Pelaku Dihukum Seberat-beratnya ‎

‎Meski demikian, dugaan adanya pertentangan antara aktivitas FORMAWAR dan putusan pengadilan merupakan pandangan dari pihak kuasa ahli waris yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak forum maupun pihak terkait lainnya.

‎‎Diketahui pemberitaan sebelumnya, FORMAWAR muncul ke ruang publik dengan menyoroti legalitas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Warungkiara. Formawar meminta pemerintah membuka dokumen perizinan perusahaan sekaligus memperjelas status penguasaan lahan yang disebut berkaitan dengan persoalan hak atas tanah.

‎Ketua FORMAWAR, Fery Permana, dalam keterangan pada Minggu (25/10/2026), menyampaikan dugaan bahwa perkebunan sawit tersebut belum memiliki kelengkapan perizinan.

‎Pihaknya juga menyoroti persoalan alas hak tanah yang menurut mereka masih menyisakan pertanyaan, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan salah satu pihak ahli waris.

‎”Kami meminta pemerintah melakukan sidak dan transparansi berkaitan dengan perizinan,”ujar Fery saat itu.


‎BACA JUGA : ‎

Dugaan Asusila terhadap Sejumlah Anak di Ciemas, Oknum Pendidik Siap Dilaporkan ke Polisi  ‎

‎Selain persoalan legalitas perkebunan, FORMAWAR juga membawa tiga tuntutan kepada perusahaan plat merah yaitu PTPN VIII Cibungur.

‎‎Ketiga tuntutan meliputi keterbukaan dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP), pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), serta kejelasan pelaksanaan kemitraan 20 persen bagi petani sesuai ketentuan yang berlaku.

‎‎Perbedaan pandangan antara kuasa ahli waris Natadipura dan FORMAWAR menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai status hukum lahan, dokumen perizinan perkebunan, serta kedudukan masing-masing pihak.

‎Dalam konteks ini, status putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, dan legalitas kegiatan perkebunan merupakan aspek yang perlu dijelaskan secara terpisah berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing lembaga.

‎‎MediaAksara.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada FORMAWAR, PTPN VIII Cibungur, pihak ahli waris, serta instansi pemerintah terkait guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

‎

‎Sumber : @Why

‎Redaktur : Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

‎Dari Teman Bisnis Jadi Terduga Pelaku Pembunuhan? Polisi Telisik Persoalan Modal Rp4 Juta di Sukabumi ‎

Kabar Daerah

Kerusakan Jembatan di Ciemas Dikeluhkan Warga, UPTD PU Siap Usulkan dan Survei Ulang

Kabar Daerah

Pilu Ibu Korban Pembunuhan di Sukabumi: Berharap Pelaku Dihukum Seberat-beratnya ‎

Kabar Daerah

‎PLN UID Jabar Bagikan Tips Aman Instalasi Listrik di Rumah, Ini yang Perlu Diperhatikan

Kabar Daerah

Sukabumi dan Karawang Bersaing Ketat di 10 Besar Porprov Jabar, Posisi Sembilan Belum Aman!

Kabar Daerah

Harga Cabai dan Bawang Merah Melonjak Rp32 Ribu, Stok di Pasar Cibadak Mulai Langka

Kabar Daerah

Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Ini yang Wajib Diperhatikan Pengendara ‎

Kabar Daerah

Harga Beras di Pasar Cibadak Naik, Pasokan Menyusut hingga Separuh