Ilustrasi Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Tembus Melebihi 98 Ribu Dukungan Publik / Foto: Istimewa ‘Ai’
JAKARTA, MEDIAAKSARA.ID – Desakan publik agar riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka secara transparan terus menguat. Dua petisi daring dengan tuntutan serupa telah mengumpulkan hampir 100 ribu tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026).
Petisi pertama bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” diinisiasi Farida Octavia melalui Change.org.
Berdasarkan pantauan MediaAksara.id, Selasa (17/11), petisi tersebut telah memperoleh 22.226 tanda tangan terverifikasi.
Dalam petisinya, Farida mendesak pimpinan DPR RI membuka rekam jejak pendidikan seluruh anggota dewan, mulai jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Ia juga meminta KPU RI dan Kemendiktisaintek memfasilitasi verifikasi ijazah secara independen dan transparan, dengan hasil yang dapat diakses masyarakat.
Sementara itu, petisi kedua bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” yang diinisiasi akun Rakyat Indonesia melalui Petisionline.com telah mengumpulkan 81.623 tanda tangan per Selasa (17/11/2026).
BACA JUGA :
Jika digabungkan, dukungan dari kedua petisi tersebut mencapai lebih 100 ribu tanda tangan.
Desakan ini mencuat di tengah polemik riwayat pendidikan sejumlah tokoh publik, termasuk mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut turut memicu perhatian masyarakat terhadap keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik.
Menanggapi tuntutan publik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi latar belakang pendidikan anggota DPR sebenarnya telah tersedia dalam proses pencalonan melalui KPU.
”Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dasco, keterbukaan informasi pendidikan merupakan bagian dari tahapan pendaftaran calon anggota legislatif.
Petisi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat mengenai transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen pendidikan pejabat publik. Desakan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ijazah palsu di kalangan anggota DPR RI.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama







