Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi diwawancara awak media / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, menyisakan sejumlah catatan terkait keamanan pangan, pengawasan, dan keterlambatan pelaporan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi pada awal menerima data jumlah korban sebanyak 151 siswa dan guru terdampak. Berselang sepekan penelitian, akhirnya Dinkes mengungkap hasil Labkesda atas temuan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada sampel air dan usap peralatan, sementara dugaan keterkaitan menu dimsum belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium disebabkan keterlambatan pelaporan KLB selama lima hari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, dalam keterangan pada Jumat (16/10/2026) kepada MediaAksara, menyebutkan data terbaru sebanyak 212 orang mengalami gejala, dengan lima orang sempat dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis. Seluruh korban dilaporkan telah tertangani dan dinyatakan sehat.
Diketahui kejadian luar biasa itu terjadi pada Jumat (2/10/2026), sedangkan laporan baru diterima Dinas Kesehatan pada Rabu (7/10/2026), atau berselang lima hari.
Sebelumnya, pada Kamis (8/10/2026), Masykur menyampaikan penanganan korban menjadi prioritas ketika terjadi dugaan kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan makanan. Saat itu, pemeriksaan sampel masih berlangsung di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Baca Juga :
PN Cibadak Cocokkan Objek Sengketa Tanah 1,5 Hektare di Sukabumi, Pemohon Klaim Rugi Rp17 Miliar
”Kalau bisa terus saya pantau, insyaallah mudah-mudahan tidak lebih dari empat hari lagi keluar hasilnya,” ujarnya kepada MediaAksara.
Dalam perkembangan terbaru, Masykur merasa kecewa atas keterlambatan pelaporan menjadi kendala dalam investigasi karena sampel makanan yang dikonsumsi sudah tidak tersedia untuk diperiksa.
Berdasarkan hasil investigasi, makanan MBG diterima pihak sekolah sekitar pukul 10.00 WIB dan dikonsumsi siswa serta guru pada pukul 12.30 WIB.
Dinas Kesehatan menerima informasi dari sebagian korban atas dimsum yang dikonsumsi diduga berlendir dan belum matang sempurna. Namun, sampel makanan tersebut tidak dapat diperiksa di laboratorium sehingga dugaan keterkaitannya dengan kejadian belum bisa dipastikan melalui pengujian.
Sementara itu, kata Kadinkes, pemeriksaan Labkesda menemukan bakteri E. coli pada sampel air dan usap peralatan. Dinas Kesehatan juga mengungkapkan sumber air yang digunakan berasal dari sumur gali.
Baca Juga :
51 Rumah Tak Layak Huni di Ciambar Dapat Bantuan BSPS 2026, Pemdes Gelar Tender Rakyat
”Temuan Labkesda menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Namun, keberadaan bakteri pada sampel air dan usap peralatan tidak dengan sendirinya membuktikan bakteri diindikasikan penyebab pasti seluruh kasus yang dilaporkan,” ungkapnya di kantor UPTD Dinkes Cisaat.
Tanpa pemeriksaan sampel makanan dan bukti pendukung lainnya, hubungan antara temuan laboratorium, menu dimsum, dan munculnya gejala pada para penerima manfaat masih memerlukan penelusuran.
Selain hasil pemeriksaan laboratorium, investigasi tim Dinkes terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikujang 1 menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Menurut Masykur, jumlah penjamah makanan yang memiliki sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) masih kurang dari 50 persen, sementara standar minimal yang disebutkan Dinas Kesehatan adalah 50 persen.
”Petugas juga menemukan pemanas air untuk pencucian peralatan makan tidak berfungsi, belum tersedianya alat sterilisasi peralatan, serta belum adanya pengukuran dan pencatatan suhu ruangan,” bebernya.
Baca Juga :
75 Kilometer Irigasi Kota Sukabumi Rusak, Perbaikan 2026 Baru 150 Meter akibat Anggaran Terbatas
Dinas Kesehatan turut menyoroti kewajiban mitra terkait pemeriksaan rutin yang disebut belum dipenuhi sesuai ketentuan.
Temuan ini menjadi catatan evaluasi terhadap penerapan higiene dan sanitasi pangan. Meski demikian, kaitan masing-masing temuan dengan kejadian yang dialami para penerima manfaat tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang menyeluruh.
Untuk mencegah kejadian serupa, Dinas Kesehatan menyiapkan rekomendasi bagi puskesmas, pihak sekolah, dan pengelola SPPG.
”Bagi puskesmas, rekomendasi meliputi peningkatan edukasi mengenai cuci tangan pakai sabun, higiene sanitasi, dan pengolahan pangan yang aman. Pengawasan serta inspeksi kesehatan lingkungan di SPPG juga diminta dilakukan secara berkala setiap bulan,” tambahnya.
Penyelidikan epidemiologi perlu mencakup seluruh rantai pengelolaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan hingga penyajian. Pelaporan kejadian melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) juga perlu dilakukan segera.
Baca Juga :
Rombak Struktur OPD, Ini Jawaban Wakil Bupati Sukabumi atas Sorotan 7 Fraksi DPRD
Sementara itu, Masykur harapkan pihak sekolah berkoordinasi dengan SPPG dan puskesmas untuk meningkatkan edukasi keamanan pangan, pelabelan makanan, serta praktik cuci tangan pakai sabun. Makanan MBG juga diminta dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak dibawa pulang oleh siswa maupun guru.
”Adapun bagi SPPG, rekomendasi mencakup pelatihan keamanan pangan bagi relawan yang belum bersertifikat, perbaikan pemanas air, penyediaan alat sterilisasi, serta pengadaan alat pengukur suhu ruangan,” tegasnya dihadapan Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi.
Pengelola juga diminta mengevaluasi kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), penggunaan alat pelindung diri, kebersihan personal, dan seluruh tahapan pengelolaan makanan.
Terkait temuan E. coli, Dinas Kesehatan merekomendasikan agar air untuk pengolahan pangan dan aktivitas SPPG tidak bersumber dari sumur. Sebagai alternatif, pengelola diminta menggunakan air dari depot isi ulang yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan telah menjalani pemeriksaan laboratorium.
”SPPG juga diminta menyampaikan hasil pemeriksaan rutin setiap tiga bulan kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai kewajiban yang berlaku,” pungkasnya.
Baca Juga :
GMNI Jabar Bersuara Keras! Dugaan Kekerasan terhadap Mahasiswa Cipayung Plus di Palembang Disorot
Kasus di SMKN 1 Gunungguruh menyoroti pentingnya kecepatan pelaporan ketika muncul dugaan keracunan makanan dikarenakan berhubungan dengan nyawa. Jeda lima hari antara kejadian dan laporan yang diterima Dinas Kesehatan menyebabkan sampel makanan tidak lagi tersedia untuk diuji.
Kondisi tersebut menghambat proses penelusuran penyebab kejadian, terutama untuk memastikan apakah makanan tertentu berkaitan dengan munculnya gejala pada para penerima manfaat.
Penguatan pengawasan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta koordinasi antara sekolah, puskesmas, Dinas Kesehatan, dan pengelola SPPG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Hingga berita diterbitkan, MediaAksara.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak SMKN 1 Gunungguruh, SPPG Cikujang 1, dan Koordinator Wilayah SPPG Sukabumi. Namun, pihak-pihak tersebut tidak memberikan tanggapan resminya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
Reporter : @Sr1
Redaktur: Rapik Utama 29
