Home / Pemerintahan

Selasa, 14 April 2026 - 21:24 WIB

KPID Jabar–Lemhannas Warning: Media Sosial Tanpa Kontrol Ancam Ketahanan Nasional

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi strategis ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini mengungkap temuan penting: perubahan besar perilaku sosial generasi muda akibat masifnya penggunaan media berbasis internet.

Audiensi diterima langsung Gubernur Lemhannas, TB. Ace Hasan Syadzily, bersama jajaran. Dari pihak KPID Jabar hadir Ketua Adiyana Slamet, Wakil Ketua Almadina Rachmaniar, serta para komisioner.

Dalam pertemuan itu, KPID Jabar memaparkan hasil riset bertajuk “Media Habit Gen Z, Perspektif Pancagatra + Psikologi”. Studi tersebut menyoroti pergeseran interaksi sosial yang signifikan, sekaligus dampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Ketua KPID Jabar menegaskan, derasnya arus informasi digital telah melampaui batas kendali negara. Mengacu pada konsep geocybernetic yang digaungkan Lemhannas, penetrasi global melalui internet kini mampu menyusupkan nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara masif.

“Tanpa regulasi yang jelas, kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan nasional. Penyiaran konvensional seperti TV dan radio diawasi KPI/KPID, tetapi platform digital belum memiliki pengawasan setara,” ujarnya.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan penggunaan media digital yang tidak terkendali berdampak pada perubahan pola pikir generasi muda, serta memunculkan ancaman seperti hoaks dan penyalahgunaan informasi di sektor pertahanan dan keamanan.

Gubernur Lemhannas menilai KPID Jabar memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas siaran publik yang edukatif, informatif, dan rekreatif. Namun, tantangan kini semakin kompleks.

“Masyarakat semakin jarang menonton TV dan mendengarkan radio. Informasi kini didominasi platform digital, sementara belum ada sistem pengawasan yang kuat,” kata Ace.

Ia menegaskan, regulasi terhadap platform berbasis internet menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, negara berisiko kehilangan kendali atas arus informasi yang dikonsumsi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ace Hasan Syadzily juga menyoroti perubahan demografi Indonesia yang kini didominasi generasi digital native seperti Gen Z hingga Gen Alpha. Kondisi ini mempercepat penetrasi nilai-nilai asing, termasuk yang berpotensi negatif.

 

Sumber : Humas KPID Jawa Barat

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Soroti Penegakan Reforma Agraria, Hak Petani atas LPRA di Lahan Eks PTPN Harus Dilindungi

Pemerintahan

Dua Pekan 1.300 Siswa di Sukabumi Tak Terima MBG, SPPG di Nagrak Ungkap Kendala Data BGN

Pemerintahan

Tegas! Dikeluhkan Warga Perum karena Bau Menyengat, Peternakan Ayam di Nagrak Disegel Satpol PP Sukabumi ‎