Home / Pemerintahan

Kamis, 5 Maret 2026 - 09:00 WIB

Komisi I DPRD Sukabumi Monev PT Pong Codan Lengkapi Perizinan, Target Rampung Sebulan

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Dinas terkait melakukan pengawasan ke PT Pong Codan di wilayah Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Rabu (4/3/2026) / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan kunjungan kerja pengawasan ke PT Pong Codan di Kecamatan Cicurug, Rabu (4/3/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perizinan sekaligus mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan dari Fraksi PKS, didampingi Kepala DPMPTSP, Bapenda, Satpol PP, Camat Cicurug, serta Kepala Desa Benda.

Iwan menjelaskan, kegiatan pengawasan ini bersifat pembinaan agar seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi patuh terhadap aturan yang berlaku.

“Kita bersyukur investasi masuk ke Sukabumi karena mampu menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Namun legalitas dan perizinan perusahaan harus tetap dipenuhi,” ujarnya.

Dari hasil peninjauan dokumen, PT Pong Codan telah memiliki Izin Usaha Industri sejak 14 Desember 2018, namun belum melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA. Perusahaan juga telah mengantongi Pertek BPN pada September 2025 sebagai dasar pengurusan PKKPR.

Komisi I juga meminta perusahaan segera memproses Izin Pemanfaatan Air Tanah (IPAT) dengan batas waktu hingga 31 Maret 2026.

Menurut Iwan, keberadaan perusahaan tersebut memberikan manfaat bagi daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja warga Desa Benda, Kecamatan Cicurug.

“Kami mengimbau perusahaan agar segera melengkapi seluruh perizinan dalam waktu satu bulan ke depan,” pungkasnya.

 

Sumber : Sr1

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Soroti Penegakan Reforma Agraria, Hak Petani atas LPRA di Lahan Eks PTPN Harus Dilindungi

Pemerintahan

Dua Pekan 1.300 Siswa di Sukabumi Tak Terima MBG, SPPG di Nagrak Ungkap Kendala Data BGN

Pemerintahan

Tegas! Dikeluhkan Warga Perum karena Bau Menyengat, Peternakan Ayam di Nagrak Disegel Satpol PP Sukabumi ‎