Home / Pemerintahan

Kamis, 29 Januari 2026 - 14:50 WIB

DPMD Sukabumi Gelar Rekonsiliasi APBDes 2025, Dorong Tata Kelola Desa Transparan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menggelar rekonsiliasi pertanggungjawaban APBDes semester akhir 2025, Kamis (29/01/2026) di Aula Kantor Kecamatan Jampangkulon / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menggelar rekonsiliasi pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester akhir Tahun Anggaran 2025, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan diikuti perwakilan 23 desa dari Kecamatan Jampangkulon, Cimanggu, dan Kalibunder bertujuan menyelaraskan mekanisme penyusunan dan pelaporan APBDes, sekaligus mengevaluasi realisasi anggaran desa agar sesuai regulasi terbaru, termasuk PMK Nomor 108 Tahun 2024.

Baca: https://mediaaksara.id/nekat-blt-warga-dipangkas-demi-modal-nyaleg-kejari-terima-tahap-ii-kasus-korupsi-rp1-miliar-lebih/

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Sukabumi, Deviana, menegaskan rekonsiliasi menjadi bagian penting memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan juga membahas optimalisasi penggunaan aplikasi SIPEDDO (Sistem Pendukung Penyaluran Dana Transfer Desa) sebagai alat monitoring realisasi anggaran secara real-time.

Baca: https://mediaaksara.id/dugaan-keracunan-mbg-di-simpenan-kadinkes-sukabumi-22-orang-sempat-dirawat-sample-makanan-diperiksa-di-labkesda/

Sementara itu, Sekcam Jampangkulon Dadun berharap kegiatan dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan desa, meminimalkan potensi sanksi administratif, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Hasil rekonsiliasi ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan dan penyempurnaan APBDes Tahun Anggaran 2026.

 

Sumber: Sadeva

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Soroti Penegakan Reforma Agraria, Hak Petani atas LPRA di Lahan Eks PTPN Harus Dilindungi

Pemerintahan

Dua Pekan 1.300 Siswa di Sukabumi Tak Terima MBG, SPPG di Nagrak Ungkap Kendala Data BGN

Pemerintahan

Tegas! Dikeluhkan Warga Perum karena Bau Menyengat, Peternakan Ayam di Nagrak Disegel Satpol PP Sukabumi ‎