Pemkab Sukabumi dan BPJS Kesehatan memperkuat strategi rekrutmen serta reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan UHC semester II 2026 / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID — Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi untuk menjaga keberlangsungan Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II 2026. Kegiatan berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan forum menjadi wadah koordinasi membahas berbagai persoalan terkait jaminan kesehatan masyarakat.
”Sejumlah hal berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ujar Ade.
Baca Juga :
Sidak Lapas Sukabumi: Narkoba Nihil, Barang Terlarang Masih “Betah”
Menurutnya, forum lintas sektor diharapkan menghasilkan solusi, terutama untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal di tengah kondisi efisiensi anggaran.
”Kami berharap ada solusi terbaik meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ade menegaskan Pemkab Sukabumi akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal serta menjaga komitmen bersama BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat, Sawal Sami Tarigan, mengatakan forum dapat menjadi ruang bersama mencari solusi dalam menjaga keberlangsungan UHC.
Baca Juga :
Ngalongok Dulur di Lembur, DPU Sukabumi Prioritaskan Baksos Bedah Rutilahu
Menurutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi.
”Harapannya ada solusi. Kita bisa berdiskusi dan saling berbagi pengalaman,” ujarnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, menambahkan JKN merupakan program strategis yang membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem.
”Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi merupakan penggerak JKN. Kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” pungkasnya.
Sumber : Diskominfosan Kab. Sukabumi
Redaktur: Rapik Utama
