Home / Pemerintahan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 21:12 WIB

Rakor HGU PT Citimu, DPTR Sukabumi: Pemilik Kebun Optimalkan Lahan dan Pemdes Jaga Sinergi Bersama Perkebunan

Rakor DPTR Kabupaten Sukabumi bersama empat Pemdes membahas permohonan rekomendasi Bupati terhadap pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Bojongsoka dan Gunung Wayang atas nama PT Citimu Kecamatan Bantargadung / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembahasan permohonan rekomendasi Bupati terk@it pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Bojongsoka dan Gunung Wayang atas nama PT Citimu. Rakor berlangsung pada Kamis (2/10/2025) di kantor DPTR Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan dihadiri Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi, Camat Bantargadung, empat kepala desa bers@ma ketua BPD dari Desa Bojonggaling, Bantargadung, Buanajaya, dan Limusnunggal.

Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kabupaten Sukabumi, Adrian, menyampaikan sebagai layanan dasar, pemerintah h@dir memastikan proses pembaruan HGU berjalan sesuai aturan dan meng@ntisipasi potensi konflik agraria.

Baca: https://mediaaksara.id/pungli-gsi-jadi-sorotan-satgas-saber-pungli-sukabumi-resmi-dibekukan-perpres-49-2025/

“Semua tahapan harus berdasarkan aturan. Jadi apapun hasilnya, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, semua pihak harus menerima,” tegas Adrian saat dikonfirmasi MediaAksara.

Ia berharap, pemilik perkebunan dapat memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukan sebag@imana tertuang dalam proposal kegiatan. Sementara itu, pemerintah desa (pemdes) dan masyarakat diminta terus menjaga sinergi dengan perusahaan.

“Tolong jaga perusahaan tersebut karena berada di wilayah Bantargadung. Ke depan, hubungan koordinasi antara pemdes dan pihak perkebunan harus terus terjalin dengan baik,” tambahnya mewakili Kepala DPTR Kabupaten Sukabumi.

Baca: https://mediaaksara.id/pangdam-iii-siliwangi-resmikan-jembatan-panel-garuda-di-cisolok-perkuat-akses-empat-desa/

Adrian juga menyoroti kendala di lapangan, di mana sebagian besar lahan sudah digarap masyarakat akib@t pemanfaatan yang kurang optimal dari pihak perkebunan.

“Kondisi ini jangan sampai terulang kembali. Pemerintah akan terus mengawal agar hak masyarakat terpenuhi sekaligus investasi perkebunan tetap berjalan sesuai regulasi,” pungkasnya.

 

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Viral Jalan Rusak Ditanami Pohon Pisang, DPU Sukabumi Gercep Janjikan Perbaikan Lanjutan

Pemerintahan

Kabid SD Angkat Bicara! Kelas SDN Kaum Hegarmanah Rusak, Perbaikan Jadi Prioritas Disdik Sukabumi

Pemerintahan

Lapas Warungkiara Sulap Lahan Jadi Lumbung Pangan, WBP Bangun Masa Depan

Pemerintahan

Mungkinkah! Cek Rincian Tunjangan Perangkat Desa 2026, Bisa Tembus Jutaan per Bulan

Pemerintahan

PIP 2026 Resmi Dibuka: Pelajar Wajib Aktivasi Rekening Sebelum 30 Juni atau Dana Hangus

Pemerintahan

Jalan Gudang Diprioritaskan, DPUTR Sukabumi Beberkan Alasan Strategis dan Kendala 

Pemerintahan

Sekolah Rusak Parah di Sukabumi, Disdik Soroti Penggunaan Dana BOS & Turunkan Tim

Pemerintahan

Huntap Pascabencana di Sukabumi Diresmikan, Pensus Presiden Tambah Bantuan 10 Rumah Lagi