Ilustrasi Tambang Batu Hijau Ilegal di Gunung Walang di Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi Ditertibkan Polres Sukabumi Kota / Foto: Istimewa
GUNUNGGURUH, SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota membongkar dugaan praktik penambangan batu hijau ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dalam penindakan, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga sebagai pengelola tambang serta menyita tiga unit alat berat jenis ekskavator. Aktivitas penambangan itu ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar, sementara potensi kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar.
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, kasus terungkap setelah Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota melakukan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Gunungguruh.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas mendapati tiga ekskavator tengah beroperasi mengeruk material di kawasan Gunung Walang. Polisi kemudian menghentikan aktivitas diduga ilegal dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan.
”Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,”kata Sentot, Jumat (20/11/2026).
BACA JUGA :
Berdasarkan pemeriksaan awal, aktivitas penambangan diduga telah berlangsung sejak 2016. Material batu hijau hasil pengerukan kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi untuk dijual sebagai ornamen atau variasi dinding bangunan, rumah, hingga kolam renang.
Atas dugaan perbuatannya, AI dijerat Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Polisi masih mendalami kasus berpotensi merusak lingkungan, termasuk menelusuri aspek perizinan pertambangan serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kapolres menegaskan, setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki izin dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber : @Nnd
Redaktur : Rapik Utama







