Rakor Komisi III Kabupaten Sukabumi bersama Mitra Perangkat Daerah dan Perumda Tekankan Prioritas Program Berdampak Ekonomi di Tengah Pemangkasan Anggaran/ Foto: Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Bank BJB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh perusahaan umum daerah (Perumda) pada Senin (6/10/2025).
Rakor yang berlangsung di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, dihadiri jajaran pimpinan dari Perumda AM TJM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, kepada MediaAksara mengatakan Rakor tersebut membahas arah kebijakan keuangan daerah dan optimalisasi kinerja Perumda dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
“Pembahasannya kita lakukan bersama BPKAD, bagian ekonomi, dan seluruh Perumda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kami menelaah mana program yang perlu dipertahankan dan mana yang harus disesuaikan dengan kondisi anggaran,” ujar Hera dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar selaras dengan visi-misi bupati, tema pembangunan 2026, serta arah RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Lebih jauh, Hera menyoroti tantangan berat akibat pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang menyebabkan anggaran daerah berkurang sekitar Rp700 miliar lebih.
“Sekarang ini dengan adanya pengurangan TKD secara nasional, anggaran kita berkurang sekitar 700 miliar. Tapi kami tidak pesimis. Justru kami mendorong para kepala OPD dan Perumda untuk membuktikan diri mencari solusi dan peluang dari keterbatasan ini,” tegasnya.
Hera menambahkan, dalam kondisi fiskal yang menurun, program-program yang menjadi prioritas utama adalah yang memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat.
” Yang utama itu kegiatan yang primer dulu, baru yang sekunder. Kami utamakan program yang memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan pelayanan publik. Sementara kegiatan yang bersifat administratif atau perkantoran akan disampingkan,” ujarnya.
Menurut Hera, langkah efisiensi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan daya dukung fiskal daerah. “Kalau anggaran banyak, tinggal membelanjakan. Tapi dengan keterbatasan, kita dituntut berpikir kreatif dan mencari terobosan baru,” pungkasnya.
Redaktur: Rapik Utama
