Pemkab Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi DPRD terkait Raperda APBD 2027 dengan fokus pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi daerah dalam rapat paripurna / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Jawaban Bupati Sukabumi tersebut dibacakan Wakil Bupati Sukabumi Andreas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Ruang Sidang DPRD, Jumat (2/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, para camat serta undangan.
Dalam jawaban pemerintah daerah, berbagai masukan dan pandangan fraksi DPRD ditegaskan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan rancangan APBD 2027 agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Baca Juga :
Pada sisi pendapatan, Pemkab Sukabumi akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang serta pengembangan potensi daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pariwisata, pertambangan, perikanan dan properti. Optimalisasi pendapatan diarahkan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan tidak membebani kelompok masyarakat kecil.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah daerah menempatkan pelayanan dasar sebagai salah satu prioritas utama. Dalam rancangan yang disampaikan, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen, sedangkan sektor kesehatan sebesar 18,95 persen dari belanja daerah.
Untuk pembangunan infrastruktur, fokus diarahkan pada ruas jalan strategis, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi serta peningkatan akses menuju kawasan wisata.
APBD 2027 juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi serta percepatan penurunan stunting.
Baca Juga :
Bupati Sukabumi menegaskan efisiensi anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap program memiliki target dan hasil yang terukur serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
”Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Bupati melalui jawaban yang dibacakan Wakil Bupati.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dalam posisi kelembagaan DPRD diharapkan memastikan seluruh masukan fraksi dan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda APBD 2027.
Secara normatif, pembahasan APBD tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga kesesuaian antara program, target pembangunan, kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat.
Sumber : Setwan DPRD Kab. Sukabumi
Redaktur: Rapik Utama
