Audiensi antara Pengurus Pusat (PP) Pusaka Sukamulya bersama PT. Paiho Indonesia dan Pemkab Sukabumi/ Foto : Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi audiensi antara Pengurus Pusat (PP) Pusaka Sukamulya Sukabumi dan PT. Paiho Indonesia terkait isu lingkungan serta ketenagakerjaan. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Cikembar pada Jumat, 28 Februari 2025, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, Forkopim Kecamatan Cikembar, perwakilan Desa Sukamulya, serta perwakilan perusahaan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Fuji Widodo, yang mewakili Bupati Sukabumi, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh PP Pusaka Sukamulya.
“Audiensi ini merupakan respons atas surat yang dikirimkan teman-teman dari PP Pusaka Sukamulya kepada Bupati Sukabumi. Karena agenda Pak Bupati cukup padat, maka beliau menugaskan saya untuk memfasilitasi pertemuan ini. Alhamdulillah, kita bisa berdiskusi dengan semua pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan dan instansi pemerintah,” ujar Fuji.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam audiensi ini adalah status tenaga kerja borongan di PT. Paiho Indonesia. Fuji menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi tenaga kerja di perusahaan tersebut.
“Terkait tenaga kerja borongan, nanti akan ada investigasi dari Disnakertrans. Kita perlu melihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Harapannya, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan kalau memungkinkan, pekerja borongan bisa diangkat menjadi tenaga tetap,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh PP Pusaka Sukamulya, perwakilan PT. Paiho Indonesia, Yeni, menyatakan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh aturan ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.
“Dari sisi perusahaan, kami merasa sudah sesuai dengan aturan. Semua kontrak kerja jelas dan telah disepakati. Namun, kami tetap terbuka untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan langkah terbaik ke depan,” ujar Yeni.
Yeni juga menambahkan bahwa jumlah tenaga kerja borongan di PT. Paiho Indonesia bersifat dinamis, dengan sekitar 400 pekerja yang tidak bekerja secara tetap setiap harinya.
Selain itu, Fuji menambahkan, Audiensi ini menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mencari solusi terbaik. Pemkab Sukabumi menegaskan akan terus memantau perkembangan isu ketenagakerjaan ini agar dapat memberikan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.
“Kita tidak bisa memaksa perusahaan, tetapi kita ingin mencari solusi terbaik agar tenaga kerja mendapatkan hak yang layak dan perusahaan juga dapat berjalan dengan baik,” pungkas Fuji di Kantor Kecamatan Cikembar.
Reporter : Rapik Utama
