Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi ke-28 menyepakati dua Raperda tentang Desa dan Perangkat Daerah serta menindaklanjuti evaluasi APBD 2027 / Foto: Istimewa
PALABUHANRATU, MEDIAAKSARA.ID – DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan eksekutif dan legislatif menjadi agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna yang terbuka untuk umum juga membahas persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II Usep. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Sukabumi Asep Japar, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan.
Agenda paripurna dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Dalam rapat, terdapat empat agenda utama, yakni persetujuan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
BACA JUGA :
Sukabumi dan Karawang Bersaing Ketat di 10 Besar Porprov Jabar, Posisi Sembilan Belum Aman!
Dalam keputusan rapat paripurna, DPRD Kabupaten Sukabumi menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan pertama dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 tentang fasilitasi Raperda, serta laporan Komisi I DPRD dalam rapat paripurna.
Penyusunan regulasi berlandaskan sejumlah ketentuan, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Persetujuan kedua tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
BACA JUGA :
Temuan HP dan Delapan Warga Binaan Positif Narkoba, KNPI Desak Evaluasi Pengawasan Lapas Sukabumi
Keputusan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 tentang fasilitasi Raperda serta laporan Komisi I DPRD. Adapun landasan hukumnya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
Kedua Raperda telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan bersama selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pihak eksekutif dan legislatif.
Tahapan berikutnya, dokumen kedua Raperda diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Selain menyepakati dua Raperda, rapat paripurna juga menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menyampaikan persetujuan atas penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi tersebut, termasuk terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
BACA JUGA :
PLN UID Jabar Bagikan Tips Aman Instalasi Listrik di Rumah, Ini yang Perlu Diperhatikan
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas pembahasan sejumlah agenda strategis daerah, khususnya APBD 2027, Raperda Desa, dan perubahan keempat Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan seluruh dokumen APBD 2027 untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Hasil evaluasi kemudian dibahas dan disepakati bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan menjadi dasar penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan.
Dengan tahapan tersebut, proses penetapan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu memperkuat landasan regulasi daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sumber : Dokpim Setwan DPRD Kab. Sukabumi
Redaktur : Rapik Utama







