Home / Pemerintahan

Kamis, 24 September 2026 - 18:54 WIB

Anggaran Kecamatan Jadi Sorotan, TPPP Sukabumi Usulkan Dana Abadi FSKS Rp50 Juta

Pelantikan Pengurus Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) se-Kabupaten Sukabumi masa bakti 2025–2030 di gedung pendopo / Foto: Istimewa

SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Pengurus Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat (FSKS) se-Kabupaten Sukabumi masa bakti 2025–2030 resmi dilantik di Pendopo Sukabumi, Kamis (24/9/2026).

‎Pelantikan FSKS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS), yang melibatkan unsur kecamatan, Puskesmas, serta Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan (TPPP) Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi.

‎Dalam kesempatan ini, Ojang kepada awak media menyatakan pentingnya keberadaan Forum Kecamatan Sehat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan peningkatan derajat kesehatan.

‎Menurutnya, program kesehatan dan kebersihan tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan forum. Diperlukan koordinasi serta dukungan lintas sektor dari perangkat daerah dan instansi terkait.

‎‎”Harapan besar kami, hadirnya forum betul mampu menyadarkan masyarakat agar bersama menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai,” ujar Ojang.


Baca Juga : ‎

Desil Bukan Kewenangan Kades atau Dinsos tapi di BPS. Solusi Nasional: Perlinsos Libatkan Babinsa hingga Relawan

‎Ia juga mengingatkan agar keberadaan Forum Kecamatan Sehat tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan atau sertifikat.

‎”Saya tidak ingin forum ini hanya mengejar target juara atau sertifikat, tetapi konteks penyadaran masyarakat justru dilupakan. Piagam penghargaan dan sebagainya itu adalah hasil akhir. Yang harus diperkuat adalah proses di hulunya, sehingga hasil di hilirnya juga baik,” katanya.

‎Ojang menilai penguatan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan program Kabupaten/Kota Sehat. Sebab, persoalan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan berbagai sektor.

‎‎”Kalau hanya sekadar forum tanpa dukungan, saya kira tidak akan berhasil. Berbicara tentang derajat kesehatan dan kebersihan melibatkan seluruh sektor, sehingga dinas dan instansi terkait harus mendukung program-program ini,” jelasnya.


Baca Juga :

‎Website PWI Terkonsolidasi di 38 Daerah, Grand Launching 1 Oktober

‎Di sisi lain, persoalan dukungan anggaran menjadi perhatian dalam penguatan Forum Kecamatan Sehat. Ojang menyebut desa telah memiliki dukungan anggaran, sementara FSKS di tingkat kecamatan belum tersedia skema anggaran khusus yang dapat menopang kegiatan strategis.

‎Karena itu, TPPP Kabupaten Sukabumi mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempertimbangkan penyediaan Dana Abadi FSKS di tingkat kecamatan.

‎”Kami mengusulkan Pemda Sukabumi, dalam hal ini melalui FSKS Kabupaten, mendorong agar di tingkat kecamatan segera ada Dana Abadi, minimal Rp50 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan arah dan program Pemda Sukabumi,” ungkapnya.

‎Menurut Ojang, dukungan anggaran diharapkan memperkuat peran kecamatan sebagai penggerak berbagai program kesehatan dan pembangunan masyarakat di wilayahnya.

‎‎”Harapannya masyarakat Kabupaten Sukabumi semakin sehat, sejahtera dan cerdas,” pungkasnya.

‎Reporter: @Sr1

‎Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Desil Bukan Kewenangan Kades atau Dinsos tapi di BPS. Solusi Nasional: Perlinsos Libatkan Babinsa hingga Relawan

Pemerintahan

FSKS Sukabumi Dilantik, Target KKS Kembali Jadi Sorotan: ODF Harus Tembus 80 Persen ‎

Pemerintahan

Lahan 200 Hektare di Ciambar Diduga Terlantar, Komisi I DPRD Sukabumi Soroti Ketidakhadiran PT MMC dan BPN  ‎

Pemerintahan

Serapan Anggaran Sukabumi Relatif Wajar, Bupati Soroti Kinerja Camat hingga Pelayanan Kesehatan

Pemerintahan

Komisi I DPRD Sukabumi Telisik Status Izin 4 Hotel, Ada yang Lengkap hingga Diberi Tenggat 31 Desember

Pemerintahan

16 SMP di Sukabumi Masuk Monitoring Revitalisasi, Kabid SMP Disdik Ungkap Perkembangan Tahap I dan II

Pemerintahan

UHC Sukabumi Diperkuat, Pemkab dan BPJS Cari Solusi di Tengah Efisiensi ‎

Pemerintahan

PPTPKH 2026 Mulai Verifikasi Empat Wilayah Sukabumi, Pemkab dan Perhutani Siapkan Pendampingan Lapangan ‎