Home / Pemerintahan

Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:17 WIB

Bupati Sukabumi Pilih Beri Diskon dan Bonus PBB-P2, Lawan Tren Kenaikan Pajak di Daerah Lain

Bupati Sukabumi Asep Japar didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa

MEDIAAKSARA.ID – Ditengah maraknya kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, Bupati Sukabumi Asep Japar mengambil langkah berbeda. Alih-alih menaikkan tarif, ia justru memberikan pengurangan dan bonus bagi warga yang taat membayar pajak, bahkan menyediakan hadiah umrah.

“Kami ada program tebus murah, yaitu pengurangan pokok PBB-P2 dan pembebasan sanksi administratif. Syaratnya, masyarakat harus membayar PBB-P2 tahun 2025,” kata Bupati usai membuka pasar murah di Mapolres Sukabumi, Palabuhanratu, Kamis (14/8/2025).

Baca: https://mediaaksara.id/dpmd-sukabumi-banprov-jabar-2025-rp49-miliar-rp130-juta-per-desa-cek-rinciannya/

Program tebus murah berlaku hingga 30 September 2025. Bagi warga yang melunasi PBB-P2 tahun 2025, tunggakan pajak tahun 1994–2012 akan dihapus sepenuhnya. Tunggakan tahun 2013–2019 mendapatkan diskon 50 persen, tahun 2020–2021 sebesar 40 persen, tahun 2022 sebesar 30 persen, tahun 2023 sebesar 20 persen, dan tahun 2024 sebesar 10 persen.

Didampingi Kepala Bapenda, Bupati Asep menegaskan kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kesadaran membayar pajak.

Baca: https://mediaaksara.id/dpu-kabupaten-sukabumi-gelar-lomba-meriahkan-hut-ri-ke-80-dan-hjks-ke-155/

“Saya tidak ingin menyulitkan masyarakat. Semoga langkah ini bisa meningkatkan partisipasi dan kesadaran warga membayar pajak,” ujarnya.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor desa, outlet pelayanan, melalui WhatsApp di nomor 0857-9888-8110, atau menggunakan aplikasi Smart Bapenda yang bisa diunduh di Play Store.

 

Sumber: Diskominfo Kab. Sukabumi

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

TMMD Kodim 0622 Sukabumi Hadirkan Air Bersih bagi SD dan 60 KK Warga Ciemas

Pemerintahan

Tripartit Sukabumi Bahas Iklim Investasi dan Perlindungan Pekerja

Pemerintahan

Perluas Akses Keuangan Masyarakat, Pemkab Sukabumi Perkuat Dukungan bagi UMKM ‎

Pemerintahan

‎Ironi Kelistrikan Nasional, Hampir 70 Rumah Warga di Cibadak Sukabumi Belum Teraliri Listrik

Pemerintahan

BSPS 2026 Sasar 200 Rumah di Sukabumi, Tambahan 100 Unit Dikawal Ribka Tjiptaning untuk 2027

Pemerintahan

Pemprov Jabar KDM Wajibkan Desa Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Lewat Media Sosial

Pemerintahan

Hari Santri 2026: Santri Sukabumi Didorong Kuasai Teknologi dan Aktif Bangun Daerah

Pemerintahan

Data BPS: Pengangguran Sukabumi 110 Ribu, Disnaker Genjot Pelatihan dan Kewirausahaan