Home / Pemerintahan

Kamis, 7 Agustus 2025 - 06:28 WIB

BPJS Tidak Aktif, Warga Gadaikan BPKB: IPSM Soroti Krisis Jaminan Sosial di Sukabumi

Audensi bahas isu jaminan sosial antara IPSM bersama Pemkab Sukabumi / Foto: Istimewa 

MEDIAAKSARA.ID – Audiensi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Sukabumi bersama Wakil Bupati Sukabumi Andreas di Ruang Rapat Sekda, Palabuhanratu, Rabu (6/8/2025). Dalam pertemuan, IPSM menyampaikan sejumlah isu sosial, termasuk krisis jaminan kesehatan yang dialami warga miskin akibat BPJS tidak aktif.

Ketua IPSM Kabupaten Sukabumi, Imam Noerihamsyah, menuturkan banyak laporan dari lapangan menyebutkan warga terpaksa menggadaikan BPKB kendaraan demi membayar biaya rumah sakit.

“Ini ironis, karena jaminan sosial seharusnya menjadi penyangga utama masyarakat dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Baca: https://mediaaksara.id/komisi-iv-dprd-sukabumi-dukung-labelisasi-bansos-data-dtks-dibenahi-masalah-inti-kebocoran-anggaran/

Selain itu, Imam juga memaparkan  IPSM tengah memperkuat kapasitas organisasi melalui studi banding ke sejumlah daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Bogor yang telah memiliki lebih dari 4.000 anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan program-program unggulan seperti tali asih serta penanganan cepat kasus sosial.

“IPSM Sukabumi menargetkan 3.000 anggota hingga tahun 2027. Jika tahun ini mencapai 1.000 anggota, kami berencana menggelar Apel Akbar pada Hari Kesetiakawanan Sosial,” tambah Imam.

Baca: https://mediaaksara.id/kadinsos-sukabumi-akui-masih-ada-ketidaktepatan-data-penerima-bantuan-beras-simak-penjelasannya/

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Andres menyampaikan dukungannya terhadap penguatan PSM. Ia menekankan pentingnya semangat keikhlasan dalam kerja sosial dan mendorong gerakan kolektif untuk membangun dana gotong royong berbasis zakat, infak, dan sedekah.

“Kita tidak bisa selalu bergantung pada anggaran. Gerakan sosial harus menyentuh hati dan dibangun dengan kepedulian bersama,” tegasnya.

Audiensi turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPKAD, Sekretaris Bappelitbangda, Dinas Sosial, dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Sukabumi.

 

Sumber: Dokpim Kab. Sukabumi

Redaktur: Rapik Utama

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

371 Rumah Tak Layak Huni di Sukabumi Ditangani Disperkim pada 2026, Begini Tahapan dan Syarat Penerimanya

Pemerintahan

Perubahan APBD 2026 Masuk DPRD, Pemkab Sukabumi Fokus Penuhi Belanja Wajib dan Program Prioritas

Pemerintahan

Kapolri Dorong Pramuka PUI Perkuat Karakter Generasi Muda, Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Nasional KH Ahmad Sanusi

Pemerintahan

Soal Aksi Forum Wartawan, Kejaksaan Sukabumi Buka Ruang Dialog: Kritik Kami Terima, Komunikasi Tetap Dijaga ‎

Pemerintahan

Pinjaman Rp89,3 Miliar Mengintai APBD Kota Sukabumi, DPRD Kini Diuji! Sekda: Optimis

Pemerintahan

Proyek Strategis DPUTR Sukabumi Dikawal Berlapis, Temuan BPK Tetap Muncul ‎

Pemerintahan

DPRD Sukabumi Dorong MUI Perkuat Sinergi Ulama-Umara dan Peran Membimbing Umat

Pemerintahan

Jangan Kelak Jadi Bumerang! FPR Sukabumi: Revisi RTRW Kunci Kepastian Investasi