Monev Dinas Terkait dan PSDA Provinsi Jabar ke Lokasi Proyek Cut And Fill yang Berdampak Banjir Air dan Lumpur di Kp. Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Penanganan banjir lumpur yang menerjang Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan. Selain dampak kerusakan yang dialami warga, perhatian kini tertuju pada aktivitas pematangan lahan (cut and fill) serta kelengkapan perizinan perusahaan yang beraktivitas di kawasan industri.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi mengungkapkan, terdapat dua perusahaan yang telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada 21 April 2026.
Kedua perusahaan adalah PT Cosmo Technology dengan luas area sekitar 47,29 hektare dan PT Alas Wahana Alam sekitar 10,7 hektare. Dengan demikian, total luasan yang telah memperoleh PKKPR mencapai 57,99 hektare.
Informasi tersebut disampaikan Subkoordinator Bidang Tata Ruang DPTR Kabupaten Sukabumi, Dani, kepada MediaAksara.id melalui sambungan telepon.
”PT Cosmo Technology dan PT Alas Wahana Alam sudah terbit PKKPR pada tanggal 21 April 2026,”ungkap Dani, Kamis (12/11).
BACA JUGA :
STISIP Widyapuri Mandiri Wisuda 167 Sarjana, Siapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
Selain PKKPR, Dani menjelaskan PT Cosmo Technology juga telah memperoleh Surat Persetujuan Rencana Tapak (SPRT) pada 22 September 2026.
”PT Cosmo Technology sudah memperoleh SPRT pada tanggal 22 September 2026,” katanya.
Data DPTR menjadi salah satu informasi penting untuk menelusuri tahapan perizinan kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan Cikembar. Namun, status dokumen tersebut belum menjelaskan secara keseluruhan pemenuhan persyaratan lingkungan, teknis, maupun persetujuan lain yang diperlukan untuk kegiatan di lapangan.
Sebelumnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan akan melakukan evaluasi menyusul dampak banjir lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas pematangan lahan di wilayah Cikembar.
”Tetap kita akan evaluasi itu nanti,” ujar Asep Japar, Kamis (12/11/2026), seusai mengikuti kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA :
Bupati juga mengingatkan jajaran kecamatan dan perangkat daerah terkait agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan perizinan, terutama saat memasuki musim penghujan.
”Seluruh kecamatan termasuk dinas terkait yang menangani masalah tentang perizinan ataupun yang lainnya, apalagi sekarang dihadapkan dengan musim hujan harus berhati-hati dalam mengeluarkan izin,” tegasnya.
Pernyataan Bupati Sukabumi mendapat respon Ketua Aktivis Muda Sukabumi (AMUSI), Ronal. Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan lebih konkret mengenai proses penerbitan dan pengawasan perizinan kegiatan pematangan lahan di Cikembar.
”Seharusnya Bupati bukan bicara lagi tentang peringatan untuk semua camat dan dinas perizinan. Itu pernyataan normatif yang berulang setiap tahun saat banjir datang,” ujar Ronal melalui seluler.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka informasi mengenai kelengkapan dokumen lingkungan dan persyaratan teknis yang dimiliki perusahaan.
BACA JUGA :
”Kalau bupati hanya bilang hati-hati mengeluarkan izin, pertanyaannya izin yang di Cikembar itu keluarnya bagaimana? Apakah sudah ada AMDAL atau UKL-UPL-nya? Apakah ada Pertek Drainase dan Andalalin-nya? Kalau belum ada, kenapa bisa beroperasi?” katanya.
Dalam ketentuan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, PKKPR merupakan bentuk kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang yang berlaku.
Sementara itu, AMUSI menilai persetujuan rencana tapak merupakan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan teknis penataan kawasan. Kedua dokumen tidak serta-merta menggantikan seluruh persyaratan perizinan berusaha dan persetujuan teknis lainnya.
Kegiatan pematangan lahan perlu ditelusuri berdasarkan jenis, skala, lokasi, serta potensi dampak yang ditimbulkan. Persyaratan lingkungan dapat berupa AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, aspek pengelolaan limpasan air, sistem drainase, pengendalian sedimentasi, serta dampak terhadap lingkungan sekitar perlu menjadi bagian dari evaluasi teknis.
BACA JUGA :
DPRD Sukabumi Bongkar Dugaan Masalah Izin Cut and Fill PT Cosmo, Banjir Lumpur Jadi Sorotan!
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga perlu dilihat berdasarkan jenis bangunan dan kegiatan konstruksi yang dilakukan, bukan semata-mata disamakan dengan persetujuan untuk pekerjaan cut and fill.
Karena itu, data PKKPR dan SPRT yang telah disampaikan DPTR perlu dilengkapi dengan penjelasan dari instansi terkait mengenai status persetujuan lingkungan, persyaratan teknis, serta legalitas aktivitas yang berlangsung di lapangan.
Ronal menilai kegiatan pematangan lahan dengan cakupan puluhan hektare harus mendapat pengawasan serius, terutama terkait sistem pengendalian air dan sedimentasi.
Ia mengaitkan aktivitas tersebut dengan dampak banjir lumpur yang dilaporkan warga, mulai dari sawah tertimbun material lumpur, rumah terdampak, hingga akses jalan yang terganggu.
”Akibat kelalaian itu masyarakat Cikembar yang menjadi korban. Sawah tertimbun lumpur, rumah kemasukan lumpur, akses jalan putus. Kerugiannya nyata,” ujarnya.
BACA JUGA :
BREAKING NEWS: Ahmad Muzani Benarkan Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres
Atas kondisi tersebut, AMUSI mendesak pemerintah daerah mengambil tiga langkah. Pertama, membuka informasi perizinan perusahaan kepada publik secara transparan. Kedua, melakukan pemeriksaan dan audit lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), termasuk mengevaluasi aktivitas pematangan lahan. Ketiga, menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan dan lingkungan.
Ronal juga mengingatkan agar penanganan banjir lumpur tidak hanya berfokus pada faktor cuaca, tetapi turut menelusuri kemungkinan kontribusi aktivitas manusia terhadap perubahan kondisi lingkungan.
”Jangan sampai musim hujan dijadikan kambing hitam. Hujan itu fenomena alam, banjir lumpur itu akibat ulah manusia yang merusak bentang alam. Kalau bupati hanya warning-warning saja, tahun depan bisa jadi Cikembar akan kebanjiran lumpur lagi,” pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan, MediaAksara.id masih berupaya memperoleh keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi mengenai status persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis yang berkaitan dengan aktivitas kedua perusahaan tersebut.
MediaAksara.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berlangsung berimbang dan memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.
Reporter : M. Afnan
Redaktur : Rapik Utama
