Wawancara awak media ke Kasi PSDA Provinsi Jawa Barat, Ana saat meninjau lokasi terdampak di sekitar SDN 2 Cimanggu, Desa Sukamulya Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Selasa (11/11/2026)
CIKEMBAR, MEDIAAKSARA.ID – Penanganan banjir lumpur dan longsoran di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memunculkan persoalan baru. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat menyebut pembenahan drainase di kawasan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, bukan pemerintah provinsi.
Hal itu disampaikan Ana, Kasi PSDA Provinsi Jawa Barat, saat meninjau lokasi terdampak di sekitar SDN 2 Cimanggu, Selasa (11/11/2026).
Menurut Ana, hasil pemeriksaan awal menunjukkan persoalan lebih berkaitan dengan sistem drainase dan tata ruang, bukan gangguan aliran sungai yang menjadi kewenangan bidang sungai.
”Memastikan ini memang bukan kewenangan kami. Ini kewenangan kabupaten, khususnya PU dan bidang tata ruang,” ujarnya ke awak media.
Ia menemukan tiga sumber aliran air bermuara ke satu saluran gorong-gorong. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu penyumbatan, terutama ketika debit air meningkat dan membawa material lumpur.
”Jadi ini harus segera ditangani,” tegasnya.
BACA JUGA :
Polres Sukabumi Kota Buka Job Fair, Tujuh Perusahaan Siapkan Peluang Kerja bagi Pencari Kerja
Ana juga meminta pembenahan saluran yang sebelumnya disebut akan dilakukan pihak perusahaan tidak ditunda. Menurutnya, jalur pembuangan air yang belum tertata berpotensi menyebabkan luapan kembali terjadi.
Di sisi lain, peninjauan lapangan turut memunculkan pertanyaan warga mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana. Keberadaan gorong-gorong yang disebut mengalami perubahan juga menjadi perhatian masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ana mengaku belum dapat memastikan kondisi sebenarnya karena pemeriksaan awal belum menjangkau bagian hulu sungai.
”Kami belum sampai ke hulunya. Nanti mungkin kami akan turunkan tim untuk ditelusuri lagi. Ini kendalanya dari mana,” katanya.
Ia memastikan pengawasan terhadap kondisi aliran sungai tetap dilakukan. Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan teknis menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk penelusuran kondisi drainase dan dugaan perubahan alur sungai. Kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pihak terkait juga menjadi penting agar penanganan banjir lumpur di Ciangsana tidak berhenti pada saling lempar kewenangan.
Reporter :@Jul
Redaktur : Rapik Utama
