Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita diwawancara awak media di kantor Dishub, Desa Sukamulya Cikembar / Foto: Istimewa
SUKABUMI, MEDIAAKSARA.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka membahas rencana anggaran tahun 2027, Selasa (6/10/2026) di aula kantor Dinas Perhubungan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengatakan pihaknya pada prinsipnya menyetujui rencana anggaran yang dibahas, dengan sejumlah catatan, terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta kesinambungan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
”Pada prinsipnya kami menyetujui dengan beberapa catatan, yang paling utama terkait infrastruktur dan yang lainnya. Hubungan dengan RPJMD Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini harus jelas setiap tahun, karena ada tanggung jawab kita kepada masyarakat,” kata Hamzah.
Menurutnya, Komisi II akan memberikan dukungan terhadap penganggaran yang benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Baca Juga :
Siswi MTs Al Fakhriyah Sukabumi Lolos OMI Tingkat Provinsi Jawa Barat
”Selama anggaran ini untuk kepentingan masyarakat umum, kami akan dukung,” ujarnya.
Dalam rapat kerja, Komisi II membahas anggaran bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Disperkim, DPU, DPTR, BPKAD, DLH dan Adbang, PBJ, serta Dishub.
Dari sisi besaran anggaran, Hamzah menyebut terdapat kecenderungan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, APBD yang berada di kisaran Rp4,7 triliun pada 2025 dan sekitar Rp4 triliun pada 2026, diperkirakan berada di kisaran Rp3,8 triliun pada 2027.
”Kalau melihat dari laporan mereka tadi justru ada pengurangan. Dari APBD kita yang 2025 Rp4,7 sekian, 2026 Rp4 sekian, kemungkinan di 2027 nanti hanya Rp3,8-an,” ungkapnya.
Baca Juga :
Cetak Sejarah di Hadapan Presiden Prabowo, Indonesia Juara Perdana FIFA ASEAN Cup 2026
Meski terdapat keterbatasan anggaran, Komisi II tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk hunian tetap (huntap), rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta program pembangunan lainnya.
”Yang menjadi fokus kita justru terkait huntap, Rutilahu dan sebagainya. Itu menjadi prioritas kita. Karena selama kepentingan masyarakat, kita akan dorong full, dengan beberapa catatan,” tutur Hamzah.
Ia menegaskan, dukungan terhadap penganggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
”Bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya dari fraksi PKB.
Reporter: @Sr1
Redaktur: Rapik Utama
