Gerakan Persatuan Nasional (GPN) 08 dan Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) Kawal Pembangunan SUTT 150 kV di T32- T33 di Ds. Cihaur, Kec. Simpenan / Foto : Istimewa
MEDIAAKSARA.ID – Pengukuran lahan untuk pembangunan tower di titik koordinat T32 dan T33, yang berlokasi di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan secara paksa oleh PLN UPP JBT 1 dan ATR BPN Kabupaten Sukabumi pada Kamis (20/02/2025). Pengukuran ini turut dikawal oleh elemen masyarakat, di antaranya Gerakan Persatuan Nasional (GPN) 08 dan Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS).
Sebelumnya, sejumlah warga Pajampangan yang tergabung dalam JPMSS telah melakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PLN, DPRD Kabupaten Sukabumi, Kejari Cibadak, dan ATR BPN Kabupaten Sukabumi. Mereka menyuarakan keluhan terkait seringnya pemadaman listrik di wilayah Pajampangan.
Dari hasil penelusuran, pemadaman listrik yang kerap terjadi ternyata disebabkan oleh kurangnya pasokan daya ke wilayah tersebut. PLN pun terpaksa melakukan pemadaman bergilir akibat ketidakstabilan daya listrik. Untuk mengatasi masalah ini, PLN telah merencanakan pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV guna menambah pasokan listrik ke Pajampangan.
Sayangnya, proyek tersebut telah terhambat selama hampir tiga tahun. Menurut pihak PLN, pembangunan tower di titik koordinat T32 dan T33 tidak dapat dilanjutkan karena adanya klaim penguasaan lahan oleh Cakra Mas, yang tidak memberikan izin untuk pembangunan.
Ketua JPMSS, Saeful Usman, menegaskan bahwa aksi kawal pengukuran ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang mendesak pemenuhan kebutuhan energi listrik yang stabil.
“Ini adalah gerakan moral. Kami datang untuk membela kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pasokan listrik yang layak dan stabil,” ujar Usman.
Ia juga menyoroti dampak dari kurangnya pasokan listrik yang menyebabkan banyak peralatan elektronik rumah tangga cepat rusak.
“Bayangkan, baru beberapa bulan beli alat elektronik, sudah rusak karena listrik tidak stabil. Ini yang membuat warga kesal,” tambahnya.
Usman menekankan bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambah pasokan daya listrik, yang kini terhambat akibat penolakan pembangunan tower.
Senada dengan Usman, Sekjen GPN 08, Sihabudin, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam proses pengukuran lahan bertujuan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan kelancaran kegiatan.
“Kami hadir untuk mengawal dan memastikan bahwa proses pengukuran lahan ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” ujar Sihabudin.
Budi menegaskan bahwa tidak ada kepentingan lain dalam pengawalan ini selain membela masyarakat Pajampangan yang sudah lelah menghadapi pemadaman listrik hampir setiap hari.
Ia juga menyoroti bahwa pembangunan tower listrik ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang harus segera diselesaikan demi ketahanan energi.
“Salah satu Asta Cita Presiden Prabowo adalah ketahanan energi. Jadi, tidak ada alasan proyek ini harus mandek. Kami pastikan, semua PSN yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikawal dan diamankan,” tegasnya.
Dengan adanya aksi kawal pengukuran ini, masyarakat Pajampangan berharap pembangunan tower SUTT dapat segera terealisasi demi listrik yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih baik.
Reporter : W. Windu
